Mantan Perdana Menteri Thailand yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra, seorang pendukung kuat dari pemerintah yang berkuasa, dibebaskan dengan jaminan pada Selasa (18/6), kata media lokal. Pembebasan dengan jaminan ini menghindarkannya dari penahanan prasidang karena diduga menghina keluarga kerajaan dalam sebuah wawancara pada 2015.
Kasus Thaksin ini adalah yang pertama dari empat kasus yang paling mendapat sorotan yang melibatkan para pemain politik kunci yang disidangkan di pengadilan pada Selasa, dalam persoalan hukum paling baru yang dapat menyebabkan negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini, jatuh dalam periode ketidakpastian yang baru.
Kasus-kasus ini melibatkan sejumlah politisi paling kuat di Thailand, termasuk perdana menteri yang saat ini berkuasa, dan bisa memperdalam keretakan yang telah terjadi puluhan tahun antara kelompok konservatif-royalis dan lawan-lawannya, seperti partai Pheu Thai yang popular dan berkuasa serta partai oposisi Bergerak Maju.
Thaksin meminta pembebasan dengan jaminan dari pengadilan di Bangkok, segera setelah Jaksa Agung secara resmi mendakwa miliader berusia 74 tahun itu atas sebuah pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal hingga 15 tahun untuk setiap penghinaan terhadap keluarga kerajaan yang diberikan. Radio public ThaiPBS dan media lokal lain melaporkan bahwa pengadilan menerima jaminan sebesar $13,600.
Secara terpisah, Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan sidang dalam sebuah kasus yang diajukan oleh sekelompok senator yang berpotensi membuat Perdana Menteri Srettha Thavisin diberhentikan dari jabatannya karena melanggar hukum dengan menunjuk seorang pengacara yang pernah memiliki persoalan hukum ke dalam kabinetnya.
Pengadilan yang sama juga akan menyidangkan sebuah kasus yang berupaya membubarkan partai oposisi yang popular, Bergerak Maju, karena kampanye mereka untuk mengubah undang-undang penghinaan kerajaan, menyusul protes dari Komisi Pemilihan Umum.
Pengadilan diperkirakan akan mengumumkan sidang selanjutnya atau tanggal putusan untuk kasus yang melibatkan Srettha dan partai Bergerak Maju pada Selasa.
Mahkamah Konstitusi juga akan memutuskan, apakah proses pemilihan yang sedang terlangsung untuk majelis tinggi parlemen, yang dimulai awal bulan ini dan dijadwalkan selesai pada awal Juli, sah secara hukum.
Jika mahkamah tersebut membatalkan atau menunda proses ini, maka untuk sementara akan memperpanjang masa jabatan senator yang ditunjuk oleh pihak militer yang telah memainkan peran penting dalam pembentukan pemerintahan sebelumnya. [ns/ab]
Forum