Aksi penyerangan bom molotov kantor Majalah TEMPO, serta penganiayaan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun, oleh orang tidak dikenal, mendapat tanggapan khusus dari Presiden Yudhoyono. Baru-baru ini, Presiden memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
“Terhadap hal ini kita harus responsif untuk tahu duduk persoalannya. Sangat mungkin justru ketika ada dua pihak yang sedang memiliki perbedaan, kemudian mereka ingin mennyelesaikan masalahnya dengan tepat, ada pihak lain,” ungkap Presiden Yudhoyono.
Presiden menyerukan agar membawa segala sesuatunya ke masalah yang sebenarnya, agar hal ini tidak menjadi isu yang kesana kemari. Selain itu Presiden juga menginginkan agar pelaku penyerangan ini dicari dan diketahui apa motifnya.
Lebih lanjut Presiden Yudhoyono menekankan bahwa kebijakan pemerintah dalam memerangi korupsi, menghormati HAM, dan mendorong kebebasan pers sesuai iklim demokrasi, sangatlah jelas. Ia menegaskan jangan sampai ada pihak-pihak yang mengail di air keruh.
“Saya belum tahu siapa pelaku-pelakunya, tapi polisi akan segera mengetahui, dan jangan sampai diadu domba satu sama lain, mengail di air keruh dan membawa ketidaktentaram dalam masyarakat. Situasi sosial dan keamanan kita makin baik, dan ini modal yang harus kita jaga…” jelas Presiden.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, menegaskan jangan dulu menuduh ada keterlibatan langsung dari polisi.
“Nggak ada itu, jangan kalau ada masalah langsung menuduh polisi, kita tidak pernah menyuruh anak buah melakukan itu di lapangan. Kami tidak ada masalah dengan TEMPO dan teman-teman dari ICW. Soal pernyataan presiden, ya, jangan sampai ada keterlibatan pihak-pihak lain,” kata Bambang Hendarso Danuri.
Aktivis ICW Tama S. Langkun harus mendapatkan 17 jahitan di tubuhnya, akibat dipukul dengan senjata tajam oleh dua pria tidak dikenal, pada pekan lalu. Aparat keamanan juga diduga kuat memborong majalah TEMPO, edisi 5 Juli 2010; yang menuliskan laporan utama berjudul “Rekening Gendut Perwira Polri."
Wartawan senior, Aboeprijadi Santoso, menilai sejak masa reformasi kejahatan terhadap pers dilakukan dengan beragam cara dan motif, serta tidak lagi dimonopoli oleh aparat TNI atau Polri.
“Ini tiga wilayah yang berbahaya. Kalau ini soal korupsi polisi, majalah TEMPO dan ICW menyelidiki kasus yang sama, yaitu rekening polisi. Kalau disuruh polisi yang menyelidiki ya namanya jeruk makan jeruk, jadi harus dibentuk tim independen” ujar Aboeprijadi.
Sepanjang bertugas di Indonesia sejak akhir 70-an hingga sekarang, Aboeprijadi Santoso berpendapat ada tiga wilayah isu yang cukup berbahaya bagi wartawan dan aktivis; yaitu pilkada, korupsi, dan persoalan lingkungan hidup.
