Meskipun tercatat rekor masuknya migran di perbatasan AS-Meksiko dan kekurangan pekerja di Amerika, para ahli percaya kebijakan imigrasi AS akan tidak berubah setelah pemilu paruh waktu nanti. Sebagian pakar mengatakan, jika Partai Republik mengambil kendali Kongres, Presiden Joe Biden kemungkinan akan beralih ke proses administrasi untuk menyelesaikan perubahan imigrasi.
Partai Republik memiliki posisi “sangat jelas” tentang imigrasi, kata Neeraj Kaushal, seorang profesor kebijakan sosial di Universitas Columbia, kepada VOA. “Mereka ingin membatasi imigrasi,” kata Kaushal, yang juga pakar dan peneliti kebijakan imigrasi.
Demokrat, di sisi lain, kurang berfokus dalam hal kebijakan imigrasi, katanya.
“Mereka mendapat dukungan dari banyak kaum liberal yang mendukung imigrasi, yang ingin memperlakukan imigran di perbatasan dengan cara kemanusiaan, ingin memperkuat sistem suaka,” katanya, tetapi Demokrat “takut jika Partai Republik akan menggunakan kebijakan apa pun yang mereka miliki untuk menunjukkan kepada publik bahwa Demokrat menciptakan perbatasan terbuka.”
Ketika Biden mulai menjabat ia berjanji untuk meloloskan reformasi imigrasi. Pada hari pertama menjabat, ia meluncurkan Undang-Undang Kewarganegaraan AS tahun 2021, menyisihkan RUU imigrasi yang mencakup jalur delapan tahun memperoleh kewarganegaraan bagi sekitar 11 juta imigran yang tidak berdokumen di AS. Biden juga berencana menghapus visa untuk bekerja, dan sebuah program yang mencegah tanggungan pemegang visa untuk bekerja, "aturan yang sudah usang" dari sistem imigrasi, di antara perubahan-perubahan lain.
Namun, undang-undang itu terhenti di Kongres dan dinilai sudah mati. [ps/jm]
Forum