Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan dalam telekonferensi pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/11), "Hingga saat ini tidak ditemukan gejala KIPI yang berbahaya pada uji klinis fase III vaksin Sinovac di Bandung terhadap 1.620 subjek."
KIPI adalah singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi, atau dalam bahasa sederhana 'efek samping vaksin'.
Para sukarelawan yang menjadi subjek penelitian hanya mengeluhkan berbagai gejala ringan, seperti nyeri dan pegal otot pada bagian yang disuntik.
“Dan tidak ditemukan efek samping serius karena vaksin atau vaksinasi. Kami akan terus memantau perkembangan uji klinis dan perkembangan status kehalalannya,” kata Wiku.
Ia mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan selalu melakukan pengawasan selama proses pengadaan kandidat vaksin. Selain itu, ujar Wiku, pemerintah akan selalu berupaya transparan kepada publik terkait perkembangan pengadaan vaksin ini.
Kabar ini melegakan Badan Pengawasan Kesehatan Nasional Brasil (Anvisa) yang telah menghentikan uji klinis fase III CoronaVac, nama vaksi buatan Sinovac itu, karena menemukan efek samping yang serius.
Bagaimana Perkembangan Vaksin “Merah Putih”?
Bila tidak ada aral melintang, kata Wiku, vaksin Merah Putih, siap diedarkan pada 2022. Penelitian terkait vaksin buatan dalam negeri ini dilakukan oleh enam universitas dan lembaga penelitian terkemuka di Indonesia.
Pemerintah, akan terus mengawal dan mendukung pengembangan vaksin ini dengan baik, sehingga bisa segera diselesaikan dan dimanfaatkan.
“Bibit vaksin merah putih diharapkan dapat diserahkan kepada BioFarma pada 2021, selanjutnya BioFarma akan melakukan uji klinis tahap 1-3, jika seluruh tahapan uji klinis ini berjalan baik maka izin edar vaksin merah putih diproyeksikan diperoleh pada akhir 2021 dan didistribusikan pada awal 2022,” jelas Wiku.
Masyarakat Jangan Takut Untuk Divaksin
Wiku meminta masyarakat tidak takut dan ragu menerima vaksin COVID-19, pasalnya pemerintah akan memastikan bahwa vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi nanti merupakan vaksin yang aman, efektif dan halal.
“Masyarakat perlu mengetahui vaksin Covid-19 yang nantinya digunakan adalah vaksin yang bakal lulus uji klinis tahap III dan menerima emergency use authorization (EUA) dari Badan POM serta terdaftar di WHO,” jelasnya.
Ia memastikan pihaknya akan selalu melakukan investigasi dan mengkomunikasikan dengan pihak terkait, tentang berbagai isu-isu yang muncul dalam pengembangan vaksin.
“Apabila ditemukan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti, maka pemerintah akan melaporkan kepada WHO dan akan dievaluasi oleh Global Advisory Committee on Vaccine Safety,” katanya.
Mayoritas Provinsi di Indonesia Masih Mengalami Kenaikan Kasus COVID-19
Indonesia sejauh ini belum bisa melandaikan kurva COVID-19. Dua puluh dua dari 34 provinsi masih mengalami kenaikan kasus positif corona pada pekan ini. Provinsi yang mengalami kenaikan tertinggi pada pekan ini adalah Jawa Tengah (2.377), Jawa Barat (875), dan DKI Jakarta (793).
“Tak lupa kami juga sampaikan apresiasi kami terhadap tiga provinsi dengan angka penurunan kasus tertinggi yaitu Kalimantan Barat (turun 228), Jawa Timur (turun 223) dan Papua Barat (turun 142). Terima kasih sudah berusaha menekan laju penularan sebaik mungkin tetap semangat dan jangan sampai terlambat dengan pencapaian yang telah diraih,” katanya.
Sementara itu, perkembangan kasus aktif corona di Indonesia diklaim mengalami perkembangan ke arah positif. Wiku menjelaskan dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 319 kabupaten/kota atau 61,8 persen memiliki kasus aktif kurang dari 50 kasus.
“Ini artinya sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki kasus aktif yang tinggal sedikit. Jika penanganan Covid-19 dan kualitas penanganan kesehatan di 319 kabupaten/kota ini terus ditingkatkan maka kasus aktifnya dapat terus berkurang bahkan tidak ada kasus aktif sama sekali,” paparnya.
Liburan Akhir Tahun Terancam Ditiadakan
Berkaca dari pengalaman melonjaknya kasus corona setelah liburan panjang, pihak Satgas dan pemerintah, menurut Wiku, mungkin akan meniadakan liburan panjang natal dan tahun baru. Meski demikian ia mengatakan, keputusan itu akan bergantung kepada kedislipinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
“Apabila masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga kasus meningkat, maka tentu ada konsekuensi terhadap keputusan yang diambil pemerintah terkait masa libur akhir tahun. Kami belajar dari segala pengalaman dari liburan yang sudah terjadi di masa Covid dan ini menjadi pembelajaran bersama untuk hadapi aktivitas liburan di masa yang akan datang,” paparnya. [gi/ab]
