Timor Leste ingin Mahkamah Arbitrasi Internasional di Den Haag memutuskan siapa yang memiliki jumlah besar endapan minyak dan gas bawah permukaan laut itu. Pemerintah Timor Leste berpendapat Australia memperoleh lebih besar daripada yang seharusnya di bawah konvensi internasional.
Mahkamah menyatakan kedua negara wajib berdamai dalam pertikaian batas maritim, menampik penolakan Australia. Proses hukum oleh Mahkamah bisa menentukan pada sisi mana dari perbatasan maritim terdapat endapan besar minyak dan gas di mana kedua negara mempunyai perjanjian bagi hasil. Dalam 12 bulan ke depan keduanya memasuki proses perundingan di belakang pintu tertutup. Mantan presiden Timor Leste, Ramos Horta mengatakan negaranya kini menantang bully.
"Di seluruh kawasan Pasifik, Asia Tenggara orang sekarang memuji Timor Leste karena mempunyai keberanian dan ketabahan menantang bully regional dengan risiko luarbiasa," ujar Horta.
Pejabat-pejabat Australia mengatakan perjanjian bilateral yang ada sekarang antara kedua negara luarbiasa bermanfaat, tetapi Australia siap menerima keputusan Mahkamah Arbitrasi.
Kasus ini menegangkan hubungan yang sebelumnya akrab berkat dukungan Australia pada perjuangan kemerdekaan Timor Leste yang berhasil dari Indonesia. Negara muda itu dibelit kemelut ekonomi dengan per kapita income tahunan sekitar 5,600 dolar Amerika.
Bulan Juli Mahkamah Arbitrasi menolak klaim China di Laut China Selatan mendukung kasus yang dibawa Filipina. China tidak mau hadir dan mengatakan tidak mengakui keputusan Mahkamah. [al]
