Beberapa orang aktivis dan tokoh masyarakat mendatangi gedung Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (8/8) untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam penyidikan kasus korupsi dalam proyek simulator RIM yang melibatkan pejabat tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Sekretaris Jenderal Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Benny Soesetyo di Jakarta Rabu (8/8) mendesak pimpinan KPK agar tidak berkompromi dalam menangani kasus tersebut. Menurut Benny, kasus ini justru menjadi pembuktian bagi Polri untuk bersikap transparan, dengan menyerahkan hasil penyidikan kepada KPK.
“KPK tidak boleh mundur dalam kasus ini. Jangan sampai KPK menyerahkan kewenangan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, karena menurut undng-undang ini merupakan kewenangan KPK. Kalau polisi tetap bertahan, orang tidak bersimpati pada polisi. Dengan kasus ini harusnya polisi berbenah diri. Jadi ini momentum polisi untuk menata tata kelola polisi yang jujur, polisi yang transparan, bukan polisi membela diri berlebihan karena lebih hanya emosional, alasan korps,” ujarnya.
Benny menegaskan tokoh-tokoh antikorupsi ini khawatir jika kasus simulator SIM ini ditangani kepolisian, akan macet di tengah jalan, seperti halnya kasus-kasus lain, diantaranya kasus rekening gendut oerwira tinggi Polri.
Chaerul Umam, mantan direktur penuntutan Kejaksaan Agung yang juga hadir dalam pertemuan pada Rabu, mendesak KPK untuk segera membuka barang bukti yang telah disita dari kantor Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri. Seperti diketahui sebelumnya, penyidik KPK telah menyita sejumlah barang bukti namun belum bisa dibuka karena tersandung masalah tarik menarik penyidikan kasus ini dengan penyidik Bareskrim Mabes Polri.
“Bukti-bukti ini harus cepat segera dibuka kemudian dijadikan bahan untuk pemeriksaan para saksi. Jika tanpa alat bukti, [efektivitas] pemeriksaan para saksi hanya akan di bawah 50 persen,” ujarnya.
Sementara itu, aktivitas HAM dan mantan ketua KontraS Usman Hamid mengatakan, para tokoh anti korupsi juga membuka partisipasi dari masyarakat jika ingin memberi dukungan kepada KPK, melalui Petisi di www.change.org/serahkankeKPK.
“Dalam hal ini 100 persen kami yakin bahwa KPK ada di jalan yang benar. Ke depan kita akan menggalang dukungan. Lewat petisi ini pun juga kami sasar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan terbuka pertemuan dengan Jaksa Agung,” ujar Usman.
Menanggapi dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto memastikan KPK siap menjalani usulan dari publik.
“Jadi kalau masyarakat sebagai pemilik kedaulatan itu datang mengemukakan suaranya, maka wajib hukumnya bagi lembaga negara seperti KPK dan lembaga negara lainnya seperti DPR, aparat penegak hukum lainnya itu mendengar. Dan sedapat mungkin bukan hanya mendengar tapi menjalankan apa yang bisa dilakukan,” ujar Usman.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar kepada VoA memastikan penyidikan kasus simulator SIM oleh penyidik Polri tetap terus berjalan.
“Berjalan ya semuanya, proses penyidikan berjalan terhadap empat tersangka yang telah ditahan,” ungkap Boy.
Sekretaris Jenderal Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Benny Soesetyo di Jakarta Rabu (8/8) mendesak pimpinan KPK agar tidak berkompromi dalam menangani kasus tersebut. Menurut Benny, kasus ini justru menjadi pembuktian bagi Polri untuk bersikap transparan, dengan menyerahkan hasil penyidikan kepada KPK.
“KPK tidak boleh mundur dalam kasus ini. Jangan sampai KPK menyerahkan kewenangan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, karena menurut undng-undang ini merupakan kewenangan KPK. Kalau polisi tetap bertahan, orang tidak bersimpati pada polisi. Dengan kasus ini harusnya polisi berbenah diri. Jadi ini momentum polisi untuk menata tata kelola polisi yang jujur, polisi yang transparan, bukan polisi membela diri berlebihan karena lebih hanya emosional, alasan korps,” ujarnya.
Benny menegaskan tokoh-tokoh antikorupsi ini khawatir jika kasus simulator SIM ini ditangani kepolisian, akan macet di tengah jalan, seperti halnya kasus-kasus lain, diantaranya kasus rekening gendut oerwira tinggi Polri.
Chaerul Umam, mantan direktur penuntutan Kejaksaan Agung yang juga hadir dalam pertemuan pada Rabu, mendesak KPK untuk segera membuka barang bukti yang telah disita dari kantor Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri. Seperti diketahui sebelumnya, penyidik KPK telah menyita sejumlah barang bukti namun belum bisa dibuka karena tersandung masalah tarik menarik penyidikan kasus ini dengan penyidik Bareskrim Mabes Polri.
“Bukti-bukti ini harus cepat segera dibuka kemudian dijadikan bahan untuk pemeriksaan para saksi. Jika tanpa alat bukti, [efektivitas] pemeriksaan para saksi hanya akan di bawah 50 persen,” ujarnya.
Sementara itu, aktivitas HAM dan mantan ketua KontraS Usman Hamid mengatakan, para tokoh anti korupsi juga membuka partisipasi dari masyarakat jika ingin memberi dukungan kepada KPK, melalui Petisi di www.change.org/serahkankeKPK.
“Dalam hal ini 100 persen kami yakin bahwa KPK ada di jalan yang benar. Ke depan kita akan menggalang dukungan. Lewat petisi ini pun juga kami sasar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan terbuka pertemuan dengan Jaksa Agung,” ujar Usman.
Menanggapi dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto memastikan KPK siap menjalani usulan dari publik.
“Jadi kalau masyarakat sebagai pemilik kedaulatan itu datang mengemukakan suaranya, maka wajib hukumnya bagi lembaga negara seperti KPK dan lembaga negara lainnya seperti DPR, aparat penegak hukum lainnya itu mendengar. Dan sedapat mungkin bukan hanya mendengar tapi menjalankan apa yang bisa dilakukan,” ujar Usman.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar kepada VoA memastikan penyidikan kasus simulator SIM oleh penyidik Polri tetap terus berjalan.
“Berjalan ya semuanya, proses penyidikan berjalan terhadap empat tersangka yang telah ditahan,” ungkap Boy.
