Rakyat Mesir memiliki militer yang melakukan semua hal kecuali memelihara keamanan negara itu, kata James Lynch, wakil direktur Transparency International bidang Pertahanan dan Keamanan. Ia menambahkan bahwa besar kemungkinan militer Mesir sendirilah yang menciptakan krisis keamanan di negara tersebut.
Badan pengawas antikorupsi yang berbasis di Berlin itu menyebutkan dalam laporan yang dirilis hari Jumat (23/3) bahwa Amerika dan badan-badan pertahanan Barat lainnya terus berhubungan seperti biasanya dengan militer Mesir yang sarat korupsi dan tidak memiliki transparansi.
Baca juga: Kongres AS, Warga AS Keturunan Mesir Prihatin dengan Pemilu Mesir
Laporan berjudul "The Officers' Republic" itu dilansir hanya beberapa hari sebelum pemilu di mana Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sissi diperkirakan luas akan memenangkan empat tahun masa jabatan lagi. Laporan itu menyatakan pemilu berlangsung pada saat bersamaan ketika intensitas kekerasan dan pelanggaran HAM oleh negara terus membubung tinggi.
Transparency International menyatakan “negara-negara dan perusahaan-perusahaan penghasil senjata Barat telah berkontribusi pada konsolidasi kekuatan politik oleh militer Mesir dengan cara memberikan bantuan dan jaminan keamanan yang disertai beberapa persyaratan.”
Badan pengawasan itu menyatakan militer Mesir masih menjadi lembaga yang kurang transparan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Upaya militer memenuhi kepentingan politik dan ekonomi membuat institusi ini harus berjuang keras menghadapi berbagai tantangan keamanan yang dihadapi negara tersebut, dengan dampak yang merugikan bagi stabilitas lokal maupun regional. [uh]
