Presiden AS Donald Trump sudah tahu mengenai adanya laporan pembocor rahasia terkait Ukraina sebelum memutuskan untuk mencairkan bantuan militer senilai hampir 400 juta dolar, menurut laporan The New York Times yang dipublikasikan Selasa (26/11).
Surat kabar itu mengutip dua orang yang mengetahui masalah itu, yang melaporkan bahwa para pengacara Gedung Putih mengatakan kepada Trump mengenai laporan itu pada akhir Agustus, ketika mereka berusaha mencari kepastian apakah mereka diharuskan menyerahkan laporan itu ke Kongres.
Kapan tepatnya Trump memperoleh informasi itu telah menjadi fokus penyelidikan pemakzulan yang saat ini berlangsung di DPR. DPR menerima laporan itu akhir September dan kemudian membuat versinya yang disampaikan ke publik.
Sejak itu, Komisi Intelijen DPR yang dipimpin fraksi Demokrat melangsungkan sidang tertutup dan terbuka untuk umum untuk mendengarkan kesaksian sejumlah diplomat dan mantan diplomat untuk memeriksa tuduhan bahwa Trump menahan bantuan ke Ukraina untuk menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk menyelidiki saingan beratnya pada pemilu 2020, yakni Joe Biden dari Fraksi Demokrat.
Komisi Hukum Senat, yang memutuskan apakah akan menyampaikan pasal-pasal pemakzulan ke DPR untuk dilakukan pemungutan suara, akan melakukan sidang dengar keterangan pertamanya pada 4 Desember dan mengundang Trump untuk hadir.
Sidang Komite Kehakiman itu akan membahas apa yang disebutnya sebagai “Dasar-dasar Konstitusional untuk Memakzulkan Presiden.”
Peraturan mengatakan Trump dan para pengacaranya akan diberi kesempatan untuk menanyai para pakar yang akan duduk dalam panel sebagai saksi-saksi. Ketua Komisi Kehakiman DPR Jerrold Nadler telah mengirim surat ke Gedung Putih untuk mengundang Trump.
“Presiden punya pilihan: ia bisa menggunakan kesempatan ini untuk diwakili oleh para pengacaranya, atau ia harus berhenti mengeluh tentang proses yang sedang berlangsung,” kata Nadler. Saya harap ia akan memilih untuk ikut dalam penyelidikan ini, secara langsung atau lewat pengacaranya seperti yang dilakukan beberapa presiden sebelum ini, tambah Nadler.
Nadler mengatakan, ia bertekad akan “memimpin sidang yang adil dan informatif,” dan memberi Trump tenggat waktu sampai hari Minggu antuk memberikan jawaban atas undangan Komite Kehakiman itu. [ab/lt]
