Keadaan darurat yang diberlakukan di Turki setelah kudeta yang gagal dua tahun lalu akan berakhir dalam beberapa hari mendatang. Namun, ada kekhawatiran bahwa pemerintah akan mempertahankan tindakan-tindakannya yang kejam dengan alasan lain.
Menteri Kehakiman Turki, Abdulhamit Gul, Senin mengukuhkan berakhirnya pemerintahan darurat, sebuah langkah yang disambut baik secara luas.
"Diakhirinya pemerintahan darurat, tanpa keterlibatan parlemen pada isu-isu penting, merupakan hal yang dituntut baik oleh masyarakat internasional maupun domestik, dan mereka menghendaki kondis-kondisi dan kemandirian peradilan serta media yang lebih baik ," kata Murat Yetkin, editor Hurriyet Daily News, Selasa (17/7).
Kelompok-kelompok HAM mengatakan di bawah kekuasaan darurat, lebih dari 150 wartawan dipenjara, dan kantor-kantor surat kabar, televisi dan stasiun radio disita.
Baca juga: Erdogan Peringati Dua Tahun Kudeta yang Gagal
Puluhan ribu jaksa dan hakim, bersama akademisi, ditahan atau dipecat dari jabatan mereka. Pemerintah berkeras langkah-langkah itu diperlukan untuk menghapus ancaman para pengikut ulama Turki Fethullah Gulen.
Gulen dituduh oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kudeta yang gagal. Gulen, yang tinggal di pengasingan di AS, telah menyangkal tuduhan itu. [my/jm]
