Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Kamis (2/6) berjanji akan membalas tindakan parlemen Jerman, yang menuduh penguasa Ottoman Turki membantai etnis Armenia dalam Perang Dunia pertama. Erdogan yang sedang melawat ke Afrika, menyampaikan peringatan itu kepada Berlin sewaktu mengunjungi Kenya.
Dia mengatakan, resolusi Jerman itu secara serius berdampak pada hubungan kedua negara. Ia menambahkan bahwa setelah kembalinya duta besar Turki (yang ditarik pulang), pemerintah Turki akan membahas langkah-langkah berikutnya yang akan diambil.
Juru bicara pemerintah Turki, Numan Kurtulmus menyebut voting di parlemen Jerman itu "kesalahan historis" dan mengatakan, tindakan Turki atas Jerman akan dibuat di berbagai forum. Tapi karena Jerman adalah mitra dagang terbesar Turki dan di Jerman ada 3 juta etnis Turki, ilmuwan politik Cengiz Aktar dari Suleyman Sah University di Istanbul mengatakan bahwa kemampuan Turki untuk bertindak akan terbatas.
"Hubungan Turki-Jerman jauh terlalu besar untuk terkena dampak hal ini. Tentu saja akan ada segala macam propaganda nasionalis untuk kepentingan dalam negeri. Tapi saya yakin pemerintah Turki tidak akan bertindak lebih jauh dari itu," ulas Aktar.
Turki membantah tegas tuduhan genosida itu, dan mengklaim kematian etnis Armenia terjadi dalam perang saudara. Ia juga mengatakan, klaim Armenia bahwa lebih dari setengah juta yang tewas itu berlebihan. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan, Turki menuduh Jerman berusaha menutupi masa lalunya sendiri yang gelap.
Kontroversi itu muncul selagi Turki memainkan peran penting dalam membantu Uni Eropa untuk mengurangi jumlah migran yang datang. Yang mendapat keuntungan utama dalam kesepakatan itu adalah Jerman. Tapi pengamat mengatakan, tidak mungkin Turki menggunakan perjanjian migran itu untuk menentang Jerman. Turki juga sedang menekan Uni Eropa untuk memberi bebas visa bagi warganya.
Kontroversi genosida itu tetap menjadi isu rawan bagi nasionalis Turki, pendukung kuat pemerintah Turki. Pengamat mengatakan di Turki, banyak orang secara terbuka sedang menilai kembali masa lalu yang sulit di negara itu, tetapi karena presiden Turki mengobarkan sentimen nasionalis , timbul pertanyaan: berapa lama proses ini akan berlanjut. [ps/isa]
