Turki memperluas intervensi militernya yang terakhir di Suriah dengan cepat, mengirim lebih banyak pasukan khusus dan pasukan komando ke Idlib sebagai bagian dari upaya berisiko tinggi yang disepakati dengan Moskow dan Iran untuk membentuk zona de-eskalasi di provinsi Suriah barat laut yang dikendalikan oleh sebuah pecahan dari al-Qaida.
Intervensi itu merupakan penyusupan terbesar oleh Turki di Suriah sejak tahun lalu, ketika pasukan Turki bermitra dengan milisi Pasukan Suriah Bebas atau FSA, yang pernah dibantu oleh AS, namun sekarang bergantung pada Turki, untuk membersihkan militan ISIS, dan juga Unit Perlindungan Rakyat Kurdi atau YPG, dari sebuah jalur sepanjang perbatasan Turki di provinsi Aleppo.
Pejabat Turki mengatakan, intervensi di Idlib adalah bagian dari kesepakatan yang dicapai bulan lalu dengan Rusia dan Iran untuk mengurangi bentrokan antara pemberontak yang bermarkas di Idlib dan rezim Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad.
Bagi Turki, menghentikan bentrokan diantara kelompok-kelompok yang bertikai, termasuk pecahan al-Qaida Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan rezim Suriah, mengurangi peluang banjir pengungsi menuju perbatasan Turki. Lebih dari dua juta orang diperkirakan tinggal di provinsi Idlib.
Suriah mengajukan keberatan atas intervensi Turki itu, mencela serangan itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya, dan pada hari Sabtu menuntut sebuah "penarikan langsung dan tanpa syarat" pasukan Turki yang dikirim ke Idlib bersama milisi FSA.
Seorang anggota senior parlemen Turki, anggota partai Presiden Recep Tayyip Erdogan yang berkuasa mengatakan kepada kantor berita Al Jazeera, tuntutan pemerintah Suriah untuk menarik pasukan Turki adalah untuk konsumsi publik di dalam negeri Suriah dan jangan dianggap serius.
Sekutu utama Assad, Rusia, tidak mengajukan keberatan. Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, zona de-eskalasi, total empat di seluruh negeri "dilakukan dengan partisipasi ketiga negara penjamin, Rusia, Turki, dan Iran."
"Kerjasama dengan Rusia adalah salah satu elemen kunci dari kebijakan luar negeri kami. Kami juga melakukan koordinasi erat dengan Suriah," kata juru bicara Parlemen Turki, İsmail Kahraman kepada wartawan, Sabtu di St. Petersburg setelah bertemu dengan pejabat Rusia. [ps/jm]
