Turki menolak saran internasional agar mematuhi gencatan senjata yang didukung PBB di Suriah. Seruan PBB itu disampaikan ketika Turki terus meningkatkan serangannya di daerah kantong Afrin, terhadap milisi YPG Kurdi.
Juru bicara Kementrian Luar Negeri Turki Hami Aksoy menyebut komentar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Heather Nauert, yang mengatakan gencatan senjata PBB berlaku bagi pasukan Turki "tidak berdasar".
"Turki dipersilakan membaca kembali teks mengenai resolusi DK PBB dan saya sarankan agar mereka melakukannya," kata Nauert hari Selasa (27/2).
"Kami sarankan Amerika memusatkan perhatian untuk menghentikan rezim itu agar tidak menyerang warga sipil yang tidak bersalah dan bukannya membuat pernyataan yang membantu teroris," balas Menteri Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.
Bahasa yang sama kerasnya disampaikan kepada Perancis, ketika Turki menolak pernyataan Kementrian Luar Negeri Perancis bahwa Presiden Emmanuel Macron juga telah menghimbau Turki agar mematuhi gencatan senjata PBB, ketika melakukan percakapan telepon dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.
"Bohong," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Aksoy mengenai klaim Perancis itu dan menambahkan penjelasan Perancis mengenai percakapan kedua presiden itu "memberikan informasi palsu kepada publik."
"Ini bukan hanya Perancis dan Amerika, Rusia telah membuat pernyataan mengenai hal ini (mematuhi gencatan senjata PBB). Iran bisa bergabung. Turki mendapati dirinya sendirian dan mereka tidak memperkirakan ini akan terjadi," kata kolumnis politik Semih Idiz, dari situs Al Monitor.
"Tapi Turki akan melanjutkan operasi militernya karena sudah terlambat untuk mengumumkan gencatan senjata. Karena Turki juga takut jika mereka berhenti selama 30 hari, secara diplomatis mereka mungkin akan sulit untuk memulainya lagi. Operasi ini terlalu penting bagi Turki. Mereka yakin sedang menghadapi ancaman yang nyata," tambah kolumnis Idiz. [my/ii]
