Turki, Selasa (12/5), menuduh Yunani, Siprus, Mesir, Perancis dan Uni Emirat Arab berusaha membentuk aliansi jahat setelah negara-negara itu mengeluarkan deklarasi bersama yang menentang kebijakan Ankara di kawasan timur Laut Tengah dan di Libya.
Dalam pernyataan kerasnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki. Hami Aksoy, mengatakan, kelima negara itu berusaha menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan regional di kawasan timur Laut Tengah, dan mengorbankan harapan rakyat Libya bagi demokrasi demi agresi ceroboh para diktator.
Menteri-menteri luar negeri kelima negara itu melangsungkan konferensi jarak jauh, Senin (11/5), untuk membahas situasi di kawasan timur Laut Tengah, di mana Turki sedang melakukan pengeboran deposit hidrokarbon di sebuah kawasan lepas pantai yang diklaim Siprus sebagai zona ekononomi ekslusifnya. Kelima negara itu juga membahas situasi di Libya.
Tahun lalu, Tuki menandatangani sebuah kesepakatan garis batas maritim kontroversial dan kerjasama militer dengan pemerintah Libya yang diakui masyarakat internasional di Tripoli. Turki mengatakan, kesepakatan itu memberinya hak-hak ekonomi di sebuah area luas di kawasan timur Laut Tengah dan mencegah proyek-proyek energi berjalan tanpa seizin Turki.
Yunani dan Siprus memrotes kesepakatan tersebut, dan mengatakan itu bertentangan dengan hukum internasional dan menggerogoti hak-hak mereka di kawasan tersebut.
Kelima negara itu mengecam apa yang mereka sebut usaha keenam Turki dalam setahun untuk secara ilegal melakukan operasi pengeboran di zona maritim Siprus.
Turki tidak mengakui Siprus yang terbelah secara etnis sebagai sebuah negara dan mengklaim sebagian besar zona ekonomi eksklusif Siprus sebagai miliknya. Turki telah mengerahkan kapal-kapalnya yang dikawal kapal perang di lepas pantai Siprus untuk mengebor gas. Turki mengatakan tindakannya itu dilakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, dan kepentingan orang-orang Turki di Siprus atas sumber daya alam di wilayah itu.
Kelima negara juga memprotes kesepakatan yang ditandatangani Turki dengan pemerintah di Libya yang didukung PBB, dan menganggapnya pelanggaran terhadap hukum internasional dan embargo senjata PBB di Libya. [ab/uh]
