Dalam menghadapi meningkatnya kritik di dalam dan di luar negeri atas keputusan presiden, beberapa langkah telah diperkenalkan untuk meringankan beberapa aspek peraturan darurat Turki yang paling kontroversial.
Masa penahanan 30-hari praperadilan yang dikecam paling tajam telah dikurangi menjadi 14 hari dan larangan tahanan menemui pengacara mereka selama empat hari telah dicabut.
"Itu positif," kata Andrew Gardner, peneliti Turki untuk Amnesty International yang berkantor di Inggris, "itu merupakan langkah penting, 30 hari penahanan sebelum pendakwaan terlalu lama, khususnya penolakan sewenang-wenang untuk mengakses pengacara yang kita saksikan, tuduhan penganiayaan dan penyiksaan terus-menerus di tempat-tempat penahanan polisi, ini benar-benar reformasi yang sangat dibutuhkan."
Tapi Gardner menekankan reformasi itu tidak cukup. Lebih dari 40.000 orang telah ditahan dan lebih dari 100.000 di-PHK sejak keadaan darurat diberlakukan setelah kudeta yang gagal bulan Juli.
Kritik terus meningkat, khususnya dari Eropa. Banyak pengamat (analis) menilai, reformasi adalah respon terhadap tekanan.
Dewan Eropa menolak mosi yang menyerukan debat darurat tentang Turki. Namun para analis memperingatkan demokrasi Turki bisa dibahas pada pertemuan parlemen berikutnya bulan Juni.
Di bawah keadaan darurat, lebih dari 300 perusahaan bernilai sekitar $ 15 miliar telah disita. Perusahaan yang disita itu adalah bagian dari tindakan keras terhadap orang-orang yang terkait dengan kudeta yang gagal. Semua pemilik perusahaan dituduh sebagai pengikut ulama Islam Fethullah Gulen yang oleh Turki dituduh berada di balik kudeta yang gagal Juli lalu. [ps/jm]
