Perusahaan microblogging internasional, Twitter telah menuntut haknya dari Departemen Kehakiman Amerika dan FBI untuk merilis informasi lebih banyak mengenai program pemantauan yang dilakukan pemerintah atas para penggunanya.
Gugatan itu diajukan hari Selasa (7/10) di pengadilan California.
Berdasarkan peraturan yang sekarang, Twitter tidak bisa mengungkap informasi tertentu mengenai permintaan pemerintah mengenai data pengguna karena alasan keamanan nasional.
Twitter berpendapat bahwa pembatasan-pembatasan itu melanggar hak kebebasan berpendapat, sebagaimana ditegaskan dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika.
Perusahaan itu mengajukan gugatan untuk memaksa pemerintah lebih transparan dalam permintaan data-data pribadi.
Beberapa perusahaan tehnologi terbesar Amerika termasuk Microsoft, Google, Facebook dan Dropbox berkeberatan atas permintaan data-data pribadi penggunanya.
Pemerintah sebelumnya mengatakan akan mengumumkan jumlah permintaan data demi keamanan nasional setiap tahunnya. Tapi Microsoft dan Google berkeras mereka harus bisa mengumumkan seberapa sering pemerintah federal meminta data khusus pengguna seperti percakapan email.
