Ujaran kebencian anti-Muslim di India rata-rata muncul lebih dari satu dalam sehari pada paruh pertama 2023 dan terlihat di sebagian besar negara bagian yang akan menyelenggarakan pemilihan, menurut laporan Hindutva Watch, kelompok berbasis di Washington yang memantau serangan terhadap kaum minoritas.
Ada 255 insiden terdokumentasi mengenai pertemuan dengan ujaran kebencian yang menarget Muslim pada semester pertama 2023, menurut temuan laporan itu. Tidak ada data pembanding pada tahun-tahun sebelumnya.
Laporan itu menggunakan definisi PBB mengenai ujaran kebencian sebagai “semua bentuk komunikasi … yang menggunakan bahasa berprasangka dan diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti agama, etnis, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, gender atau faktor-faktor identitas lainnya.”
Sekitar 70 persen insiden itu berlangsung di negara bagian-negara bagian yang dijadwalkan mengadakan pemilihan pada 2023 dan 2024, menurut laporan tersebut.
Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, dan Gujarat merupakan negara bagian dengan jumlah tertinggi pertemuan dengan ujaran kebencian, dengan Maharashtra menyumbang 29 persen dari kasus tersebut, kata laporan itu. Mayoritas acara dengan ujaran kebencian itu menyebut-nyebut tentang teori konspirasi dan seruan untuk melakukan kekerasan dan boikot sosial-ekonomi terhadap Muslim.
Sekitar 80 persen dari kejadian itu berlangsung di daerah-daerah yang dipimpin oleh partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP), yang diperkirakan luas akan menang dalam pemilu 2024.
Hindutva Watch mengatakan pihaknya melacak aktivitas daring kelompok-kelompok nasionalis Hindu, memverifikasi berbagai video berisikan ujaran kebencian yang diposting di media sosial dan mengumpulkan data mengenai insiden terpisah yang dilaporkan oleh media.
Pemerintah Modi menyangkal adanya pelecehan terhadap kaum minoritas. Kedutaan Besar India di Washington tidak menanggapi permintaan komentar.
Berbagai organisasi HAM menuduh ada perlakuan buruk terhadap Muslim di bawah pemerintahan Modi, yang mulai menjabat perdana menteri pada 2014.
Mereka menunjuk pada undang-undang (UU) kewarganegaraan 2019 yang disebut “diskriminatif secara mendasar” oleh Kantor Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena mengecualikan migran Muslim; legislasi antipindah agama yang menantang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi konstitusi; dan pencabutan status khusus Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim pada 2019.
Ada juga penggusuran properti milik Muslim dengan dalih menyingkirkan bangunan ilegal dan larangan mengenakan hijab di kelas di Karnataka sewaktu BJP berkuasa di negara bagian tersebut. [uh/ab]
Forum