Presiden Joko Widodo menerima perwakilan dari sejumlah asosiasi profesi di bidang arsitektur, perencanaan kawasan hingga lingkungan hidup untuk berdiskusi tentang pembangunan ibu kota negara baru Indonesia yang rencananya akan bertempat di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan pemerintah akan terbuka dengan semua gagasan, ataupun usulan yang disampaikan untuk membangun ibu kota negara yang baru ini.
“Ibu kota yang akan kita bangun adalah kota dunia untuk semua. Maka adalah wajar kalau semua orang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sekecil apapun termasuk gagasan-gagasannya,” ujar Suharso di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/4), saat mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu.
Lanjutnya, setelah mendengar berbagai gagasan dari para ahli di masing-masing bidang tersebut, Jokowi pun menawarkan pihak-pihak tersebut untuk bergabung di Badan Otorita Ibu Kota jika nanti sudah terbentuk.
“Bapak Presiden mengundang para ahli ini untuk ikut serta duduk di Badan Otorita Ibu Kota apabila itu nanti sudah terbentuk. Setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara,” paparnya.
Harapan Asosiasi Profesi
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) Phil Hendricus Andy Simarmata mengungkapkan, ada tujuh asosiasi profesi yang diterima oleh Presiden Jokowi, yakni Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota, Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, Ikatan Ahli Arsitektur Lanskap Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, Green Building Council Indonesia, dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Dalam pertemuan tersebut, kata Andy, semuanya diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan untuk pembangunan ibu kota negara tersebut.
Andy pun mengungkapkan berbagai harapan asosiasi profesi kepada Jokowi. Di antaranya, ia berharap ada keterkaitan antara rencana yang bersifat makro sampai ke level mikro atau bangunan, sehingga visi yang sudah disampaikan oleh Presiden bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar pembangunan.
“Kami juga mengharapkan agar ibu kota negara ini menjadi contoh bagi dunia internasional bagaimana kita bisa membangun dengan mengedepankan alam, mengedepankan hutan hujan tropis yang sudah kita miliki dan kita berpihak kepada masyarakat lokal,” ungkap Andy.
Para ahli profesi ini, ujarnya tentu mendukung penuh pembangunan ibu kota negara baru ini. Namun ia mengingatkan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam membangunnya, agar nantinya Ibu kota negara yang baru bisa hadir dengan konsep yang lebih matang dan juga baik.
“Terakhir kami juga menekankan pentingnya satu proses yang betul-betul bisa terukur dalam menghadirkan implementasi dari rencana yang sudah disiapkan pemerintah,” pungkasnya. [gi/ft]
