Bertemu dalam sidang darurat pada hari Sabtu, ke-15 anggota Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika menyatakan keprihatinan atas perkembangan yang terjadi saat ini di Tunisia, dan mendesak diakhirnya semua tindak kekerasan.
Direktur Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika el-Ghassim Wane mengatakan Dewan menyatakan puas dengan adanya berita bahwa Mahkamah Konstitusi Tunisia telah menunjuk ketua MPR sebagai pemimpin sementara sambil menunggu pemilu baru.
Wane mengatakan, "Kemarin Perdana Menteri Tunisia mengumumkan ia bertindak berdasarkan Pasal 56 UUD. Kami baru tahu bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menerapkan Pasal 57, dan kami yakin, setidaknya hal itu dapat diartikan bahwa tindakanTunisia itu didasarkan pada konstitusi mereka.”
Dalam kondisi di mana seorang pemimpin digeser tanpa melalui pemilu, Dewan Perdamaian dan Keamanan sering menangguhkan keanggotaan negara itu dalam Uni Afrika. Tetapi, Wane mengatakan dalam kasus ini, penggulingan Presiden Zine El Abidine Ben Ali dianggap sah, dan karenanya tidakakan diambil tindakan apa pun.
Ia mengatakan, "Tidak ada tindakan, dalam pengertian peralihan kekuasaan dilakukan sesuai dengan konstitusi. Ketua MPR ditunjuk untuk memimpin peralihan itu, dan itu sejalan dengan pasal-pasal yang relevan dalam konstitusi Tunisia.”
Salah seorang duta besar dalam Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, yang tidak bersedia disebut namanya, mengatakan banyak anggota Dewan berharap semua negara Afrika dapat menjadikan peristiwa di Tunisia sebagai pelajaran, karena apa yang terjadi di Tunisia mungkin akan dialami para diktator di negara-negara lain.
Dalam pernyataannya Dewan itu mendesak para pemimpin sementara Tunisia agar segera menyelenggarakan pemilu untuk memilih pengganti Presiden Ben Ali. Kekuasaan pemimpin otoriter itu mendadak berakhir hari Jumat ketika ia melarikan diri ke Arab Saudi karena menghadapi demonstrasi sebulan penuh terkait masalah pengangguran dan naiknya harga-harga pangan.
