Wakil ketua Subkomite HAM Uni Eropa menyatakan Eropa perlu segera bereaksi dengan tindakan-tindakan konkret untuk menanggapi apa yang ia sebut langkah pemerintah Kamboja membubarkan partai oposisi utama negara itu.
Pernyataan anggota parlemen Uni Eropa Barbara Lochbihler itu dilontarkan sementara Swedia, Kamis (20/10) menyatakan akan meninjau ulang keterlibatannya dengan Kamboja, jika pemerintah melanjutkan rencana membubarkan oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP).
Sanksi-sanksi khusus atau bahkan penangguhan akses istimewa ke pasar ekspor terbesar Kamboja ini termasuk di antara opsi-opsi yang harus dipertimbangkan Uni Eropa sekarang, kata Lochbihler kepada VOA.
Kamboja mengekspor produk bernilai lebih dari lima miliar dolar pada tahun 2016 ke Uni Eropa, yang membuat negara itu memiliki akses istimewa ke pasar-pasarnya berdasarkan program Everything But Arms (EBA).
Banyak pejabat pemerintah Kamboja yang juga kerap bepergian ke negara-negara Uni Eropa seperti Perancis untuk mengunjungi keluarga di tengah-tengah komunitas diaspora yang besar di sana.
Lochbihler mengatakan ia akan mendesak sejawatnya di parlemen Eropa agar “meninjau opsi untuk melakukan investigasi berdasarkan program EBA serta pembekuan di sektor yang spesifik, yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 15 sistem preferensi umum.” Program EBA Kamboja dengan Uni Eropa sedang diawasi karena kehebohan yang muncul akibat penggusuran paksa yang dilakukan seorang senator dari partai berkuasa yang telah mengekspor gula dalam jumlah banyak ke Uni Eropa. [uh/lt]
