Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa, Jumat (15/5), dijadwalkan melangsungkan pertemuan untuk membahas langkah yang akan diambil oleh blok tersebut seandainya PM Israel Benjamin Netanyahu meneruskan rencananya untuk menganeksasi Tepi Barat dalam beberapa bulan mendatang.
Para menteri itu sebelumnya berencana untuk menyambut pembentukan pemerintah baru Israel dan menawarkan kerjasama dengan Uni Eropa, namun Netanyahu dan saingan yang kini menjadi mitranya, Benny Gantz, menunda pelantikan kabinet baru mereka yang kontroversial sementara Netanyahu berusaha meredam perselisihan dalam partainya sendiri, Partai Likud.
Upacara pelantikan, yang awalnya dijadwalkan berlangsung Kamis (14/5), kini direncanakan berlangsung Minggu (17/5) untuk memberi Netanyahu lebih banyak waktu untuk memilih orang-orang dari partainya yang akan duduk di kabinet itu.
Kesepakatan koalisi Netanyahu-Gantz memungkinkan Netanyahu mengajukan proposal aneksasi sedini 1 Juli, dan para menteri Uni Eropa itu masih berselisih pendapat mengenai apa yang akan dilakukan seandainya Israel merealisasikan rencananya.
Blok 27 negara itu secara rutin mengecam perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dan memperingatkan bahwa mereka menentang rencana aneksasi itu. Namun, negara-negara anggotanya sangat berbeda pendapat untuk mengambil tindakan, termasuk memberlakukan sanksi-sanksi.
Februari lalu, Uni Eropa menegaskan komitmennya untuk mendukung solusi dua negara di Timur Tengah. Blok itu menyokong kemungkinan terjadinya pertukaran lahan yang memungkinkan tetap berdirinya Israel dan pembentukan negara Palestina yang independen, demokratis dan berdaulat.
Yordania telah melobi Uni Eropa untuk menghalangi rencana aneksasi Israel. Dalam sebuah pernyataannya, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Al-Safadi menegaskan perlunya masyarakat internasional dan Uni Eropa, khususnya, mengambil langkah-langkah praktis yang mencerminkan penolakan terhadap keputusan Israel untuk menganeksasi. [ab/uh]
