Uni Eropa akan berusaha mendirikan mahkamah khusus, yang didukung PBB, untuk menyelidiki dan memproses hukum kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina, kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu (30/11).
“Kami siap untuk mulai bekerja dengan masyarakat internasional untuk mendapatkan dukungan internasional seluas mungkin untuk mahkamah khusus ini,” kata von der Leyen.
Ukraina telah mendorong pembentukan pengadilan khusus untuk menuntut para pemimpin militer dan politik Rusia yang dianggap bertanggung jawab memulai perang.
Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) yang berbasis di Den Haag meluncurkan penyelidikannya sendiri terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang beberapa hari setelah Moskow memulai invasinya pada 24 Februari lalu. Tetapi ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk memproses hukum agresi di Ukraina.
“Sambil terus mendukung Mahkamah Kejahatan Internasional, kami mengusulkan pembentukan mahkamah khusus, yang didukung PBB, untuk menyelidiki dan memproses hukum kejahatan agresi Rusia,” kata von der Leyen.
Rusia, yang menyebut tindakannya di Ukraina sebagai “operasi militer khusus,” telah membantah menarget warga sipil.
Dalam pernyataan yang sama, von der Leyen mengusulkan rencana untuk menyita aset-aset Rusia yang telah dibekukan untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina.
“Kami telah memblokir 300 miliar euro cadangan Bank Sentral Rusia dan kami telah membekukan 19 miliar euro uang oligarki Rusia,” lanjutnya.
Ia mengatakan bahwa dalam jangka pendek, Uni Eropa dan mitra-mitranya dapat mengelola dana tersebut dan menginvestasikannya. Hasilnya akan diberikan untuk Ukraina dan pada akhirnya akan mengompensasi kerusakan yang terjadi di negara itu.
“Kami akan mengupayakan suatu kesepakatan internasional dengan mitra-mitra kami untuk mewujudkan ini. Dan bersama-sama, kita dapat mencari cara-cara legal untuk mencapainya,” kata von der Leyen. [uh/ab]
Forum