Uni Eropa telah memperpanjang sanksinya setahun lagi terhadap Birma. Sanksi tersebut mencakup larangan berkunjung dan pembekuan aset, terhadap para anggota pemerintahan militer Birma dan orang-orang yang berhubungan dengan mereka.
Dalam sebuah pernyataan Senin ini, Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa mengekspresikan keprihatinan bahwa undang-undang pemilu yang diterbitkan awal bulan ini di Birma tidak akan menjamin sebuah pemungutan suara yang bebas dan adil.
Dewan tadi menyerukan kepada pihak berwenang di Birma agar mengambil langkah-langkah untuk memulihkan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, kerakyatan dan yang merangkul semua pihak. Pada bulan Maret lalu, partai oposisi utama Birma, Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) memutuskan untuk memboikot pemilu karena undang-undang pemilu baru yang melarang partisipasi semua politisi yang pernah ditahan.
Aung San Suu Kyi, Pemimpin NLD, telah ditahan selama 14 dari 20 tahun belakangan ini.
