Komisi Eropa mempresentasikan serangkaian kebijakan, Jumat (18/9), yang bertujuan untuk mengatasi diskriminasi dan rasisme yang sistematis sekaligus mengakui kurangnya keberagaman yang mencolok di antara lembaga-lembaga Uni Eropa.
Badan eksekutif blok kawasan itu menetapkan rencana aksi lima tahun mendatang, yang mencakup penguatan kerangka hukum saat ini, perekrutan koordinator anti-rasisme, dan penambahan staf Uni Eropa dari berbagai latar belakang.
Wakil presiden yang membidangi sistem nilai dan transparansi Komisi Eropa, Věra Jourová, menyatakan sejumlah demo anti-rasisme baru-baru ini di AS dan Eropa menyoroti perlunya aksi nyata.
Saat ini komisaris pengawas kebijakan Uni Eropa, College of Commissioners dengan 27 anggota berasal dari setiap negara anggota Uni Eropa. Keseluruhan anggota tim yang dibentuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada tahun lalu itu berkulit putih.
Di bawah rencana tersebut, untuk pertama kalinya dilakukan pengumpulan data terkait keberagaman staf komisi itu berdasarkan survei secara sukarela. Hal ini akan membantu penentuan kebijakan perekrutan staf baru.
Sementara itu, koordinator baru anti-rasisme akan bertugas mengumpulkan sejumlah keluhan dan perasaan minoritas agar tercermin dalam kebijakan Uni Eropa.
Uni Eropa menyatakan lebih dari separuh masyarakat Eropa yakin bahwa diskriminasi tersebar luas di negara mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh EU Agency for Fundamental Rights, atau FRA, 45 persen warga keturunan Afrika Utara, 41 persen asal Roma, dan 39 persen dari keturunan sub-Sahara Afrika menghadapi diskriminasi semacam itu.
Arahan kesetaraan rasial Uni Eropa itu juga akan ditinjau, kemungkinan berdasarkan undang-undang baru yang diperkenalkan tahun 2022. Setelah protes 'Black Live Matters' yang dipicu oleh kematian George Floyd di AS, Komisi Eropa menyatakan akan dengan cermat mengawasi diskriminasi yang dilakukan aparat penegak hukum seperti profil rasial terhadap mereka yang melanggar hukum. [mg/pp]
