Sidang tahunan ke-72 Majelis Umum PBB sedang berlangsung di kota New York. Delegasi Indonesia gencar melakukan upaya-upaya diplomasi terkait perdamaian, keamanan dan kemanusiaan yang merupakan sasaran-sasaran pembangunan berkesinambungan PBB. Made Yoni melaporkan selengkapnya diplomasi Indonesia tahun ini yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla dan Menlu Retno Marsudi.
Salah satu dari 17 sasaran Agenda Pembangunan Berkesinambungan PBB menjelang 2030 adalah tercapainya masyarakat yang inklusif dan memastikan hidup yang bermartabat.
Indonesia sebagai salah satu anggota negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) memastikan tujuan tersebut dengan menyuarakan keprihatinan dan dukungan bagi warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar .
Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengadakan pertemuan tingkat tinggi, Selasa sore 19 September 2017 dengan para pemimpin Turki, Bangladesh, Pakistan dan Iran serta menteri-menteri luar negeri anggota OKI lainnya. Sebagaimana dikatakan Menlu Retno Marsudi, ini menunjukkan kesungguhan Indonesia.
“Hal ini sekali lagi menunjukkan kepedulian Indonesia, concern Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Rakhine yang dampaknya juga harus ditanggung oleh Bangladesh, dan kita menyampaikan krisis ini harus segera diselesaikan,” kata Retno Marsudi.
Upaya ini juga menjadi agenda utama badan kemanusiaan PBB (UNHCR) yang sebelumnya dipimpin oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Meski demikian perhatian negara besar dunia termasuk Amerika belum sepenuhnya tercurah pada masalah ini. Pidato pertama Presiden Donald Trump pada Sidang Umum PBB bahkan hampir mengabaikan isu ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika mengomentari pidato Presiden Amerika membela sikap PresidenTrump.
“Jika ada konflik, daerah sekitarnya yang harus menyelesaikannya dan itu peran Indonesia, kita turut bertanggung jawab pada keamanan regional,” kata Wapres Jusuf Kalla.
Di tingkat menteri, hingga Selasa malam (19/9) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merampungkan 10 pertemuan termasuk dengan Malawi, Makedonia, Kanada, Republik Demokratik Kongo sampai China. Pertemuan ini juga menjadi salah satu cara untuk meyakinkan negara-negara lain akan kesungguhan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020.
“Untuk bilateral fokusnya tetap dalam rangka memperoleh dukungan untuk Dewan Keamanan PBB,” lanjut Menlu Retno Marsudi.
Hingga laporan ini diturunkan, Indonesia telah meraih dukungan lebih dari 100 negara dari sekitar 129 negara/suara yang dibutuhkan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
Misi delegasi Indonesia lainnya dalam sidang tahunan ini seperti tahun-tahun sebelumnya adalah memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Indonesia menghadiri pertemuan negara-negara non blok mengenai Palestina karena seperti dikatakan Menlu Marsudi, “Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia”. [my/uh]
