Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika dan sejumlah negara lain sudah mulai memberikan suara mereka dalam pemungutan suara dini yang berlangsung sejak 8 - 14 April 2019.
Banyak di antara mereka sudah mengetahui siapa pasangan capres dan cawapres yang akan mereka pilih. Namun, lain halnya dengan caleg. Banyak yang belum mengetahui apa dapil maupun siapa calegnya, termasuk beberapa diaspora yang ditemui VOA di negara bagian Virginia dalam sebuah acara sosialisasi pemilu belum lama ini.
“Jujur saya sama sekali, I have no idea tentang itu, tapi tahunya cuma yang sekedar presiden 1 dan 2, kalau yang DPR masih harus belajar lagi,” kata Tia Fatika kepada VOA.
Sementara M. Fajri mengaku, “untuk urusan DPR jujur saya ngga tahu sama sekali di sini.”
Mereka tidak sendirian.
Dorotea Purba mengatakan, “Teman-teman saya baru tahu, ‘Oh, kita juga milih legislatif.’ Saya bilang iya. ‘Milih siapa?’ Saya bilang ada kan dapil luar negeri. Trus mereka juga bilang ‘ah susah milihnya kita juga ngga kenal.’"
Minimnya informasi sekaligus banyaknya partai dan jumlah caleg memang membuat pemilih kesulitan menentukan pilihan. Apalagi kampanye maupun sosialisasi pemilu seringkali terfokus pada capres dan cawapres masing-masing paslon.
Allen Pakpahan, Ketua PDIP Virginia, mengatakan “urusan caleg itu memang urusan pribadi caleg. Dari PDIP sendiri memang kita berusaha untuk meyakinkan bahwa caleg-caleg dari PDIP itu yang kita ajukan atau pilih ya,” katanya kepada VOA.
Tidak Ada Dapil Khusus Luar Negeri
Seperti sebelumnya, dalam pileg kali ini pun tidak ada dapil khusus luar negeri terpisah yang secara khusus memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan diaspora yang berbeda dengan warga di wilayah lain.
Berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara luar negeri masuk ke Dapil 2 DKI Jakarta. Dapil ini mencakup wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri dengan jumlah pemilih terdaftar 4,4 juta. Lebih dari 2 juta diantaranya berada di luar negeri. Di AS sendiri terdapat sekitar 45.000 pemilih.
Tahun 2013 lalu permohonan para diaspora untuk memiliki dapil sendiri yakni dapil luar negeri ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Caleg Partai Golkar untuk Dapil 2 Jakarta, Christina Aryani, mengatakan kepada VOA perlu ada perubahan.
“Pernah saya kemukakan dalam suatu forum, bahwa jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan wacana ini adalah dengan melalui revisi UU Pemilu sendiri di DPR (pembentuk undang-undang), serta menggalang cukup banyak kekuatan politik dan argumentasi sehingga wacana ini bisa direalisasikan,” katanya.
‘Know Your Caleg’ Rangkul Diaspora
Tingkat partisipasi pemilih luar negeri dalam pileg tahun 2014 lalu diketahui kurang dari 30 persen. Rendahnya partisipasi pemilih dalam pileg 2014 lalu serta minimnya pengetahuan pemilih, mendorong dibentuknya “Know Your Caleg” sebuah platform daring yang berisi daftar caleg yang mewakili wilayah luar negeri.
“Know Your Caleg” dibentuk bulan Maret oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang diketuai oleh Dino Patti Djalal.
“Karena saya melihat dalam beberapa pemilu belakangan ini, koneksitas antara diaspora dan caleg lemah. Dalam arti diaspora banyak yang tidak tahu siapa wakilnya di DPR dan diaspora juga merasa secara fisik dan politik jauh dari DPR,” jelas mantan Dubes RI untuk AS ini kepada VOA.
Lewat platform di situs ‘calegdiaspora.com’, para pemilih dapat mengecek profil para caleg serta mengetahui visi misi mereka mengenai sejumlah isu yang menjadi perhatian banyak diaspora.
Sayangnya, tidak semua profil ‘caleg diaspora’ tersedia dalam platform itu. Berdasarkan pantauan VOA, hingga Kamis pagi waktu AS, profil yang tersedia tidak sampai separuhnya.
“Semua orang kita hubungi, ke-105 itu kita undang dalam program KYC. Tapi dari 105 itu ngga semua serius. Dari saringan program KYC, hanya 39 yang benar-benar ingin menyapa dan memperkenalkan diri dan menjelaskan visi misinya kepada diaspora,” kata penggagas Kongres Diaspora tahun 2012 ini.
Menurutnya ini menunjukkan bahwa tidak semua caleg benar-benar peduli dengan diaspora.
"Kita harus mengirim yang terbaik ke DPR dan mereka harus merasa mewakili diaspora. Beda dari sebelumnya gitu perasaan itu ngga ada ngga kentara, sekarang mereka harus merasa khawatir dengan diaspora dan diaspora harus merasa memiliki mereka."
Dino menarget partisipasi pemilih luar negeri dalam pileg tahun 2019 mencapai 50 persen.
'Caleg Diaspora' Rayu Pemilih
Sejumlah isu diangkat oleh puluhan 'caleg diaspora' lewat platform 'Know Your Caleg' untuk merebut suara para pemilih. Isu seperti perlindungan TKI serta dwi-kewarganegaraan tak luput dari perhatian mereka.
Rizky Putri Amalia dari PKB menyebut diaspora yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai orang-orang yang tegar dan tangguh.
"Kita tidak bisa bilang mereka sebagai devisa negara. Karena kata-kata devisa negara justru melecehkan mereka karena artinya mereka adalah lumbung uang bagi negara. Tapi kita harus apresiasi karena mereka adalah pejuang, ibaratnya kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, PMI adalah pejuang tanpa tanda jasa," katanya lewat video yang diunggah di platform 'Know Your Caleg.'
Dia mendukung agar agen-agen TKI yang kedapatan melanggar kontrak, supaya dicabut izinnya.
Sementara Ady Muzadi dari PPP menyebut diaspora pelajar dan profesional sebagai aset bangsa dan mengajak mereka untuk ‘pulang kampung’ untuk mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan multinasional yang menanamkan modal di Indonesia.
“Kita butuh sahabat-sahabat Diaspora untuk tidak hanya mengisi kekosongan keahlian yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan ini, tapi kita butuh sahabat Diaspora sebagai agen perubahan SDM Indonesia. Kita butuh sahabat Diaspora mengkatalis transformasi SDM Indonesia dari negara yang berorientasi keahlian manual kepada negara yang berorientasi kepada keahlian teknologi dan digital,” katanya kepada VOA.
Dia juga mendukung diaspora memperoleh dwi-kewargenegaraan.
Upaya DPR untuk menyusun UU yang mengatur dwi-kewarganegaraan terhenti di prolegnas.
Christina Aryani dari Partai Golkar mengatakan kepada VOA upaya itu terhenti karena tidak ada cukup political will untuk mendorongnya.
"Kita harus memastikan wacana ini sanggup menjawab tantangan-tantangan yang ada, salah satunya terkait dengan national security, lalu juga munculnya kewajiban-kewajiban ganda, dll. Pro dan cons yang ada harus benar-benar dipertimbangkan, dan jika ternyata memang memungkinkan untuk diimplementasikan, saya akan maksimal memperjuangkannya," katanya.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini masuk dalam prolegnas tahun 2015-2019 namun tidak pernah masuk dalam pembahasan.
Pemilih di Luar Negeri Antusias
Seperti banyak diaspora lainnya, Duta Mardin yang tinggal di negara bagian Virginia, antusias mengikuti pemilu. Dia mengikuti webinar atau seminar online dengan beberapa caleg yang difasilitasi oleh 'Know Your Caleg' belum lama ini.
“Webinar mendengarkan visi misi calon-calon di Jakarta, mereka menyampaikan atau pertanyaan kami mereka jawab, itu menjadi record kita untuk nanti dalam memilih mereka.”
Widhi Asmoro di Singapura akan memilih di luar Indonesia untuk pertama kalinya. Widhi, mengatakan kepada VOA, informasi dalam 'Know Your Caleg' itu sangat membantunya menentukan pilihan.
“Apalagi dengan adanya video Caleg yang mana mereka menuturkan apa aspirasi mereka dan apa yang mereka tawarkan jika terpilih nanti. Memang sih ada jawaban-jawaban yang klise tapi juga ada jawaban-jawaban yang terlalu manis untuk sebuah janji. Namun ini membantu saya nanti dibilik suara untuk menentukan siapa wakil yang akan saya pilih,” katanya.
Dia berharap wakil rakyat dan presiden yang terpilih bisa menjalankan amanah dan menjaga persatuan dan kesatuan.
"Semoga pemilu ini jadi ajang pembelajaran kita semua bahwa kita ini Indonesia. Yang kita perjuangkan juga satu yaitu Indonesia karena siapapun nanti pemimpinnya, Indonesia harus tetap ada," harapnya. (vm)
