Ibukota propinsi Xinjiang yang secara etnis terbelah telah melarang penggunaan penutup wajah atau burka yang biasa digunakan perempuan Muslim di tempat umum.
Media pemerintah di Urumqi melaporkan hari Kamis (11/12), para pemimpin Partai Komunis setempat menyetujui larangan mengenakan burka ini pada pertemuan Komisi Pengarah pemerintah.
Pihak berwenang di Xinjiang telah memberlakukan semakin banyak larangan menyangkut kehidupan keagamaan Muslim, sementara mereka berusaha mengatasi gelombang kekerasan etnik yang memburuk.
Ratusan orang tewas pada beberapa tahun terakhir dalam serangkaian kerusuhan dan serangan terhadap pemerintah, warga sipil, target-target lain di dan sekitar Xinjiang.
Pemerintah mengecam separatis Muslim yang didukung pihak asing atas kekerasan tersebut. Pemerintah telah melancarkan aksi penumpasan berskala luas, dengan mengeksekusi puluhan dan memenjarakan ratusan orang sepanjang tahun ini saja.
