Sebuah komisi di tingkat kabinet di Taiwan telah mengusulkan untuk menyingkirkan patung raksasa mantan presidennya, Chiang Kai-shek. Patung ini menghiasi sebuah gedung monumen yang didedikasikan bagi pemimpin militer itu, yang menjadi presiden Taiwan mulai tahun 1949 hingga kematiannya pada tahun 1975.
Namun proposal tersebut, yang merupakan bagian dari rencana lebih besar dari komisi itu untuk mengubah monumen tersebut menjadi peringatan masa lalu Taiwan yang otoriter, telah menimbulkan reaksi beragam.
Chen Yu-fan, salah seorang komisaris di Komisi Keadilan Transisi Taiwan, mengatakan, komisinya menganggap pemindahan patung itu sebagai upaya untuk menghapus warisan Chiang dan hilangnya kesempatan untuk belajar dari sejarah. Taiwan telah berubah dari pemerintahan diktator menjadi salah satu demokrasi yang paling dinamis di Asia selama tujuh dekade lebih, kata Chen kepada VOA.
Para pendukung Chiang menganggapnya sebagai tokoh kuat yang memimpin Taiwan untuk menghadapi invasi pasukan Komunis dan memprakarsai reformasi agraria di Taiwan semasa pemerintahannya.
Namun para pengecam tidak sependapat. Mereka menyatakan bahwa Chiang dituduh memerintahkan eksekusi lebih dari 18 ribu warga sipil pada tahun 1947, masa yang disebut sebagai “teror putih” di pulau itu. Komisi tersebut dibentuk pada tahun 2018 untuk memperbaiki kekeliruan pada era otoriter di pulau itu. Target komisi itu adalah menyerahkan rencana transformasinya ke kabinet, termasuk mengenai pemindahan patung, untuk mendapatkan persetujuan pada Mei tahun depan, kata Chen.
“Chiang dikenal sebagai pemimpin otoriter, yang membangun negara satu partai dan melakukan banyak pelanggaran HAM, termasuk tindakannya mencampuri sistem peradilan untuk membuat para pembangkang politik dipersekusi,” kata Chen.
“Menurut kami, pemerintah tidak boleh terus mencurahkan sumber daya nasional dalam skala besar untuk memuja diktator semacam itu – suatu langkah yang belum pernah terjadi di demokrasi modern manapun,” lanjutnya.
Patung perunggu setinggi 6,3 meter itu adalah simbol terbesar kediktatoran di Taiwan, menurut komisi tersebut.
Namun Partai Nasionalis Tiongkok, partai oposisi yang dikenal sebagai Kuomintang (KMT), menolak prakarsa tersebut dengan alasan ini akan menghancurkan warisan budaya. Menurut mereka, rencana memindahkan patung ini serupa dengan masa ketika Taliban meledakkan patung-patung Buddha raksasa di Bamiyan, Afghanistan, pada tahun 2001.
Angel Hung, juru bicara KMT, mengatakan, usulan itu menimbulkan perpecahan di antara anggota masyarakat Taiwan. “Memindahkan patung tidak akan mewujudkan rekonsiliasi. Dan melestarikan patung itu sebenarnya bukan berarti mengakui masa lalu,” kata Hung kepada VOA. “Jadi, menyingkirkan patung itu akan kembali memecah belah masyarakat,” lanjutnya.
Chiang dianggap banyak pendukung KMT sebagai pemimpin kuat Taiwan sewaktu membela diri dari invasi Komunis Tiongkok. Setelah kalah dalam perang saudara dengan Komunis di Tiongkok daratan pada tahun 1949, Chiang memimpin pasukannya ke Taiwan dan membentuk pemerintah tandingan di mana ia memberlakukan darurat militer selama puluhan tahun.
Chen tidak sendirian menuntut penyingkiran patung Chiang. Keluarga dari 18 ribu lebih korban pembantaian 1947 yang dipimpin oleh Chiang menganggap patung itu sebagai pengingat masa lalu yang menyakitkan. [uh/lt]
