Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar mengatakan Kamis (16/3) bahwa prospek penyelesaian politik untuk pengambilalihan militer di negara itu tidak mungkin terjadi.
“Dengan kedua pihak bermaksud untuk menang dengan kekerasan, tidak ada prospek penyelesaian yang dinegosiasikan,” kata Utusan Khusus PBB, Noeleen Heyzer, kepada Majelis Umum dalam laporan tentang situasi tersebut.
Myanmar terperosok ke dalam kekacauan dan kekerasan sejak militer menolak hasil pemilu November 2020 dan menggulingkan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari 2021.
Sejak itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan ribuan warga sipil, termasuk banyak anak, telah dibunuh dan ditangkap dalam tindakan keras. Militer juga telah menangkap, mengadili dan menghukum pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, dan para pejabat tinggi lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang digulingkan.
“Pada 1 Februari, militer memperpanjang keadaan darurat dan mengintensifkan penggunaan kekerasannya, termasuk pengeboman lewat udara, pembakaran bangunan sipil, dan pelanggaran HAM berat lainnya untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan,” katanya.
Utusan khusus itu merinci dugaan kekejaman militer lainnya, termasuk laporan baru-baru ini tentang pemenggalan dan mutilasi para pejuang Pasukan Pertahanan Rakyat (People’s Defense Forces/PDF) dan pembantaian 28 warga sipil beberapa hari lalu di sebuah biara di negara bagian Shan, Myanmar selatan.
Heyzer mendesak masyarakat internasional untuk mengirimkan sinyal kuat bahwa kekerasan harus diakhiri dan dukungan bagi mereka yang mencari jalan menuju masa depan yang damai.
Indonesia saat ini menjabat sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) yang beranggotakan sepuluh negara.
Heyzer mengatakan dia dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bekerja sama dengan erat. Keduanya memberikan laporan kepada Dewan Keamanan PBB awal pekan ini dalam pertemuan tertutup.
Duta Besar Indonesia untuk PBB mengatakan pemerintah Indonesia telah melibatkan semua pemangku kepentingan untuk lebih memahami pandangan dan posisi mereka dan untuk menemukan titik temu. [lt/jm]
Forum