Pernyataan juru bicara tersebut menanggapi surat dari sejumlah anggota terkemuka partai berkuasa kepada pemimpin Vietnam, yang berisi tuntutan reformasi politik dan ekonomi guna mengakhiri “ketergantungan” pada China.
Kementerian Luar Negeri Vietnam hari Kamis membela kebijakan luar negeri negara itu, menyusul sebuah surat terbuka dari beberapa anggota senior Partai Komunis yang mendesak agar Vietnam mengakhiri hubungan dekatnya dengan China.
Berbicara dalam jumpa pers rutin di ibukota, juru bicara kementerian Le Hai Binh mengatakan kebijakan Vietnam saat ini bertujuan “melindungi kedaulatan, kemandirian dan keragaman bentuk” hubungan internasional.
Le mengatakan, penerapan kebijakan luar negeri Vietnam telah “sangat membantu meningkatkan posisi Vietnam di panggung dunia serta membantu pembangunan dan pencitraan negara itu.
Awal minggu ini, sekitar 60 anggota terkemuka Partai Komunis mengirim surat terbuka kepada Komite Pusat – tingkat tertinggi partai itu – yang menyebutkan Vietnam telah membayar harga mahal dengan terlalu banyak mengalah kepada tuntutan China.
Surat itu dikirim ditengah krisis diplomatik selama beberapa minggu ini, yang dipicu tindakan China bulan Mei lalu memindahkan anjungan minyaknya ke perairan yang juga diklaim Vietnam. China menarik anjungan itu dari sana awal bulan ini untuk menghindari topan yang diperkirakan melanda.
Profesor Tuong Lai, yang pernah menjadi penasihat bagi dua perdana menteri, adalah salah satu yang menandatangani surat itu. Ia mengatakan surat itu berbeda dari surat-surat sebelumnya karena semua yang menandatangani adalah anggota Partai Komunis.
Dalam beberapa bulan ini, diplomasi telah tegang antara kedua negara terutama setelah gelombang demonstrasi anti-China menyulut kerusuhan di kawasan-kawasan perindustrian Vietnam bulan Mei lalu, dan menewaskan beberapa buruh China. China adalah mitra dagang terbesar Vietnam.
Surat itu juga mencakup rekomendasi agar Vietnam menggugat China ke Mahkamah Internasional Hukum Kelautan.
Tuong Lai mengatakan rakyat Vietnam kehilangan kepercayaan kepada partai berkuasa itu karena sikapnya yang menunduk kepada China.
Seorang penandatangan lainnya adalah Pham Chi Lan, mantan wakil ketua Kamar Dagang dan Industri Vietnam dan mantan anggota Majelis Riset Perdana Menteri. Ia masih menjadi penasihat di beberapa kementerian.
Chi mengatakan Vietnam perlu bermitra lebih erat dengan negara-negara seperti India, Korea Selatan, Jepang dan lainnya di ASEAN agar tidak lagi bergantung pada China. Menurutnya, Vietnam juga perlu menerapkan reformasi kelembagaan.
Tuong Lai menambahkan, mereka tidak berniat menjatuhkan Partai Komunis, tetapi membangunnya. Tetapi pembangunan berarti reformasi.
“Jika kita tidak berubah, partai ini akan jatuh karena kepercayaan rakyat sangat rendah,” katanya.
