JAKARTA —
Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali yang berakhir hari Selasa (8/10), pada intinya mengarah pada perdagangan bebas negara-negara APEC yang saling terintegrasi.
Tujuh kesepakatan yang dicapai dalam APEC 2013 yaitu meningkatkan kerja sama ekonomi, mempercepat keterhubungan masyarakat Asia Pasifik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, energi dan pasokan air, saling melengkapi dengan proses multilateral dan regional, kerja sama sektor bisnis melalui Dewan Penasihat Bisnis APEC, serta meningkatkan upaya untuk mencapai Deklarasi Bogor 2020. Deklarasi tersebut menegaskan terwujudnya investasi dan pedagangan bebas tahun 2020.
Kepada VOA di Jakarta, Rabu (9/10), Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Hariadi Sukamdani menilai pemerintah Indonesia terlalu percaya diri mencapai kesepakatan-kesepakatan tersebut karena pada kenyataannya pemerintah tidak menjalankan komitmen. Ia menilai perdagangan bebas masih sulit diterapkan di Indonesia karena dukungan pemerintah terhadap sektor usaha tidak maksimal. Pemerintah ditegaskannya tidak konsisten dalam meralisasikan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan.
“Indonesia itu, secara fundamentalnya - kita itu tidak siap. Kita khawatir dengan liberalisasi ini. Contohnya yang padat karya, sekarang malah berkurang karena kemarin kenaikan upahnya sedemikian ekstrim. Sekarang malah yang padat karya mulai menyusut, mereka pindah sebagian ke Myanmar (Burma), sebagian ke Bangladesh dan sebagainya. Kita harapkan 'kan mereka investasi disini, nyatanya juga lambat sekali," kata Hariadi Sukamdani.
"Sampai sekarang siapa sih pabrik hand phone yang benar-benar berdiri dengan segala fasilitas yang ada di Indonesia? Termyata 'kan jujur belum ada! Pemerintah kita kalau di meja perundingan, atau di meja forum-forum kayaknya pd (percaya diri) banget padahal kenyataan di lapangan PR (pekerjaan rumah) banyak yang nggak dikerjakan. Dari pemerintahnya sendiri mentalitasnya... mohon maaf ya, nggak cocok apa yang diomongin di APEC. Di APEC kelihatannya kita gagah banget, tapi kenyataannya semua orang complain,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan, pengamat ekonomi dari lembaga kajian ekonomi (Indef) Fadil Hasan. Menurutnya sistem perdagangan bebas yang juga diterapkan Indonesia belum terasa manfaatnya.
“Arus investasi yang masuk ke Indonesia kan justru masih belum maksimal manfaat yang diperoleh. Kemudian juga defisit neraca perdagangan kita dengan negara-negara Asia Pasifik, dengan China terutama kan masih melebar. Kalau misalnya kita bisa memperbaiki secara struktural perekonomian di dalam negeri, ya itu manfaatnya semakin besar dengan adanya perdagangan dan investasi kita yang cukup terbuka dan terintegrasi itu,” kata Fadil Hasan.
Meski harus melindungi produk dan pasar dalam negeri, ditambahkan Fadil Hasan, Indonesia harus tetap berupaya berperan aktif dalam perdagangan internasional agar produk lokal mampu berkompetisi.
“Bagaimana performance kinerja ekonomi kita dibandingkan negara-negara lain cukup baik, bahkan salah satu yang terbaiklah saat ini. Peran aktif kita juga 'kan tidak hanya di APEC, tapi juga di berbagai forum. Bagus bagi Indonesia. Kemudian juga di APEC ini, ada upaya untuk bisa mendorong kerja sama dibidang UMKM, human resource development, saya kira satu hal nuansa baru dalam kerja sama APEC,” tambahnya.
Sebelumnya Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengatakan, negara-negara Asia Pasifik berhasil mempersempit kesenjangan perdagangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang serta negara-negara miskin. Meski demikian ditegaskan Menteri Gita Wirjawan, Indonesia juga harus bekerjakeras agar ekonomi di dalam negeri terus tumbuh.
“Gab yang tadinya cukup besar, mungkin 2,3,4,5 bulan yang lalu ini semakin kecil namun kalau kita tidak bekerja keras, ini tidak bisa diselesaikan dalam satu, dua bulan ke depan,” kata Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan.
Tujuh kesepakatan yang dicapai dalam APEC 2013 yaitu meningkatkan kerja sama ekonomi, mempercepat keterhubungan masyarakat Asia Pasifik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, energi dan pasokan air, saling melengkapi dengan proses multilateral dan regional, kerja sama sektor bisnis melalui Dewan Penasihat Bisnis APEC, serta meningkatkan upaya untuk mencapai Deklarasi Bogor 2020. Deklarasi tersebut menegaskan terwujudnya investasi dan pedagangan bebas tahun 2020.
Kepada VOA di Jakarta, Rabu (9/10), Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Hariadi Sukamdani menilai pemerintah Indonesia terlalu percaya diri mencapai kesepakatan-kesepakatan tersebut karena pada kenyataannya pemerintah tidak menjalankan komitmen. Ia menilai perdagangan bebas masih sulit diterapkan di Indonesia karena dukungan pemerintah terhadap sektor usaha tidak maksimal. Pemerintah ditegaskannya tidak konsisten dalam meralisasikan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan.
“Indonesia itu, secara fundamentalnya - kita itu tidak siap. Kita khawatir dengan liberalisasi ini. Contohnya yang padat karya, sekarang malah berkurang karena kemarin kenaikan upahnya sedemikian ekstrim. Sekarang malah yang padat karya mulai menyusut, mereka pindah sebagian ke Myanmar (Burma), sebagian ke Bangladesh dan sebagainya. Kita harapkan 'kan mereka investasi disini, nyatanya juga lambat sekali," kata Hariadi Sukamdani.
"Sampai sekarang siapa sih pabrik hand phone yang benar-benar berdiri dengan segala fasilitas yang ada di Indonesia? Termyata 'kan jujur belum ada! Pemerintah kita kalau di meja perundingan, atau di meja forum-forum kayaknya pd (percaya diri) banget padahal kenyataan di lapangan PR (pekerjaan rumah) banyak yang nggak dikerjakan. Dari pemerintahnya sendiri mentalitasnya... mohon maaf ya, nggak cocok apa yang diomongin di APEC. Di APEC kelihatannya kita gagah banget, tapi kenyataannya semua orang complain,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan, pengamat ekonomi dari lembaga kajian ekonomi (Indef) Fadil Hasan. Menurutnya sistem perdagangan bebas yang juga diterapkan Indonesia belum terasa manfaatnya.
“Arus investasi yang masuk ke Indonesia kan justru masih belum maksimal manfaat yang diperoleh. Kemudian juga defisit neraca perdagangan kita dengan negara-negara Asia Pasifik, dengan China terutama kan masih melebar. Kalau misalnya kita bisa memperbaiki secara struktural perekonomian di dalam negeri, ya itu manfaatnya semakin besar dengan adanya perdagangan dan investasi kita yang cukup terbuka dan terintegrasi itu,” kata Fadil Hasan.
Meski harus melindungi produk dan pasar dalam negeri, ditambahkan Fadil Hasan, Indonesia harus tetap berupaya berperan aktif dalam perdagangan internasional agar produk lokal mampu berkompetisi.
“Bagaimana performance kinerja ekonomi kita dibandingkan negara-negara lain cukup baik, bahkan salah satu yang terbaiklah saat ini. Peran aktif kita juga 'kan tidak hanya di APEC, tapi juga di berbagai forum. Bagus bagi Indonesia. Kemudian juga di APEC ini, ada upaya untuk bisa mendorong kerja sama dibidang UMKM, human resource development, saya kira satu hal nuansa baru dalam kerja sama APEC,” tambahnya.
Sebelumnya Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengatakan, negara-negara Asia Pasifik berhasil mempersempit kesenjangan perdagangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang serta negara-negara miskin. Meski demikian ditegaskan Menteri Gita Wirjawan, Indonesia juga harus bekerjakeras agar ekonomi di dalam negeri terus tumbuh.
“Gab yang tadinya cukup besar, mungkin 2,3,4,5 bulan yang lalu ini semakin kecil namun kalau kita tidak bekerja keras, ini tidak bisa diselesaikan dalam satu, dua bulan ke depan,” kata Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan.
