Konflik internal di tubuh Partai Golongan Karya (Golkar) membuat partai berlambang beringin itu benar-benar terbelah, setelah adanya bentrok di kantor DPP, Selasa (25/11). Wakil Presiden Jusuf Kalla pun turun tangan ikut mencari solusi konflik tersebut.
Berbicara usai menghadiri puncak acara hari guru di Istora Jakarta, Kamis (27/11), mantan Ketua Umum Partai Golkar ini berharap Musyawarah Nasional (Munas) munas bisa digelar bersama oleh kedua kubu, dalam suasana yang demokratis dan tanpa tekanan.
"Saya yakin mereka bisa menyelesaikan sendiri dulu. Tapi kalau memang diperlukan, saya akan bicara dengan para senior. Yang penting munas bersama yang demokratis, tanpa tekanan, tanpa rekayasa memilih, yang terbaik. Pertama, Golkar kita minta agar apa pun namanya tetap berjalan secara demokratis, transparan dan juga sesuai dengan AD-ART. Harus terbuka kepada siapa saja untuk jadi calon ketua," kata Wapres Jusuf Kalla.
Wapres menjelaskan dirinya sudah bertemu dengan berbagai pihak, diantaranya dengan Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono. Pertemuan itu menurut JK adalah untuk upaya menyatukan Golkar. JK juga mengaku sudah berbicara dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical).
Lebih lanjut, Wapres juga menyatakan kekecewaaannya atas terjadinya bentrokan di kantor DPP Golkar lalu. Menurutnya sepanjang sejarah Golkar, baru kali ini ada perbedaan pendapat hingga berujung pada adu fisik.
"Setau saya ya, jamannya (Ketua Umum) Akbar Tanjung ada perbedaan pendapat, tapi engga sampai itu. Perbedaan pandang iya, tapi tidak sampai adu fisik," lanjut Wapres.
Sebelumnya JK menjelaskan, tradisi di Golkar jika seorang ketua umum gagal mengangkat suara partai dalam pemilihan umum, maka yang bersangkutan akan berbesar hati tidak mencalonkan diri lagi.
"Sebagai ketua dulu, karena suara (Golkar dalam pemilu) turun, saya langsung dengan gentlemen mengatakan saya berhenti dan siap diganti. Nah keadaan sekarang (suara Golkar dalam pemilu) lebih turun lagi. Macam-macam masalah. Politik negara tidak (bisa) dicapai (Golkar). Nah tentu, saya yakin Ical legowo mengakui itu. Saya tidak minta Ical mudur (seperti saya dulu) ya..jangan salah catat lho. Ini saya cerita contoh diri saya .. Bahwa ketika angka turun, saya langsung mundur," jelasnya.
Sekjen Golkar Idrus Marham memastikan, mayoritas ketua Golkar di daerah sepakat untuk memberikan suaranya kepada Ical untuk kembali menduduki kursi ketua umum partai Golkar.
"Ya dan banyak sekali sudah lebih dari 400 yang masuk. Dan tentu kita harapkan bahwa dukungan yang diberikan oleh pimpinan partai Golkar tingkat kabupaten/kota dan provinsi nanti pada saat kita sampaikan ke ARB (Abu Rizal Bakrie), beliau tidak menolak. Kita harapkan beliau bisa memimpin kembali Golkar," kata Idrus Mardham.
Rapat Pleno persiapan Munas IX Partai Golkar pada Selasa (25/11) memutuskan untuk melaksanakan Munas pada Minggu (30/11) di Bali. Namun demikian sebagian fungsionaris Golkar berpendapat keputusan itu adalah keputusan sepihak berdasarkan keinginan dari Ical.
Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono memastikan Munas IX Golkar akan diselenggarakan paling lambat Januari 2015.
Klip Agung : Presiium Penyelamat Partai Golkar bekerja secepatnya dalam persiapan Munas yang benar-benar demokratis. Transparan. Dan sesuai dengan AD/ART partai. Yang selambat-lambat nya Januari 2015 di Jakarta.
Pemerintah Sarankan Munas Golkar Tidak Di Bali
Sementara itu, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno melarang penyelenggaran Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali. Ia mengkhawatirkan faktor keamanan yang akan berdampak pada pariwisata di Bali.
"Kita menghimbau dengan pertimbangan-pertimbangan tentunya, pada saat akhir tahun ini, Bali itu penuh dengan wisatawan. Kalau terjadi konflik jelas akan menghancurkan citra Indonesia di mata internasional. Munculnya travel warning dan lain-lain. Wisatawan tidak akan datang kemari lagi. Kemudian investor juga berdampak," kata Tedjo Edhy Purdijatno.
Pernyataan Menkopolhukam ini kemudian ditanggapi sebagai bentuk intervensi Pemerintah kepada Golkar. Kritik tidak hanya muncul dari kubu Ical tetapi juga dari partai Gerindra selaku mitra Koalisi Merah Putih.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo bahkan menyebut apa yang terjadi di tubuh Golkar merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap partai politik. Jika dibiarkan tambah Hashim, maka Indonesia akan kembali ke masa Orde Baru (orba).
"Katanyakan reformasi. Ini kan cara-cara .. maaf ya ini cara-cara orde baru. Kalian masih ingat kan kongres Partai Demokrasi Indonesia (1996) di Bali kemudian di Medan. Ada intervensi menteri. Masih inget kan. Saya masih inget lho," lanjutnya.
Menanggapi pernyataan Hashim Djojohadikusumo, Peneliti senior LP3ES Rahadi T Wiratama kepada VOA berpendapat, kubu Koalisi Merah Putih sangat berkepentingan atas posisi Ical untuk kembali memimpin Golkar selama lima tahun ke depan.
"Saya kira ada beberapa pertimbangan juga ya beberapa elemen politik di luar Gokar yang tetap menginginkan agar Ical tetap memimpin. Ini semakin mengukuhkan anggapan publik selama ini bahwa memang kelompok koalisi merah putih ada agenda politik yang bisa digunakan sebagai bargaining politik terhadap pemerintahan Jokowi," kata Rahadi T Wiratama.
