Ketua umum partai Golkar Aburizal Bakrie ketika menutup rapat pimpinan nasional (rapimnas) ke-7 partai Golkar di Yogyakarta Rabu (19/11) malam menyatakan, keputusan memajukan pelaksanaan munas yang semula direncanakan pada bulan Januari 2015 tidak menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Karena itu ia minta semua pihak menghormati keputusan itu dan melaksanakannya.
“Meskipun saya selaku ketua umum DPP Partai Golkar dalam sidang pleno yang lalu menetapkan bahwa Munas dilaksanakan Januari 2015, kita harus mengetahui bahwa keputusan-keputusan rapimnas (rapat pimpinan nasional) hirarkinya berada di atas keputusan sidang pleno DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” ujar Ical.
Akbar Tanjung, ketua Badan Pembina partai Golkar mengatakan, dimajukannya munas tersebut karena Golkar memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri memenangkan pemilu 2019 dan mengantarkan kadernya menjadi presiden.
“Pertimbangan utama (memajukan munas) tentu saran-saran yang disampaikan oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tingkat satu dengan alasan; bilamana kita melaksanakan munas pada bulan November 2014 maka kita mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda organisasi maupun agenda politik yang semuanya akan bermuara kepada pemilu tahun 2019 yang akan datang yang akan dilakukan secara bersamaan pemilu legislatif dan pemilu presiden,” jelas Akbar.
Ari Sujito, analis politik Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada mengatakan, keputusan rapimnas Golkar itu lebih sebagai trik untuk memuluskan jalan bagi Aburizal Bakrie atau Ical kembali dipilih sebagai Ketua Umum partai. Padahal gerakan itu akan memicu perpecahan internal partai karena banyak kader muda yang menginginkan perubahan dan pembaharuan partai.
“Kalau Ical tampil lagi itu akan mempunyai dampak bagi resistensi internal karena sesungguhnya banyak yang menginginkan perubahan. Orang-orang muda yang potensial di proses pembaruan Golkar ke depan tertutup. ARB ini salahsatunya kan gagal menjadi presiden karena di dalam sendiri tidak kompak karena figurnya yang tidak kuat. Ical maju lagi ia akan terbayang-bayangi oleh masalah itu lagi,” kata Ari Sujito.
Sementara, Priyo Budi Santoso, salah satu kader muda partai Golkar mengaku siap bertarung melawan Aburizal Bakrie untuk dipilih menjadi Ketua Umum dengan syarat pemilihan berlangsung demokratis. Ia mengklaim telah mendapat 380 dukungan dari total 560 wakil daerah yang berhak memberikan suara.
“Bagaimana ada jaminan Munas diselenggarakan secara adil, fair, demokratis, sehat. Tetapi kalau menggunakan cara-cara yang tidak baik, ini awal dari malapetala buat Golkar. Meskipun pak Aburizal Bakrie didukung oleh sekian harus kita hormati tetapi calon lain ada. Jangan kemudian hak-hak pemegang suara terutama DPD-DPD seluruh Indonesia jangan sampai hak pilihnya itu dirampas atas nama aklamasi,” ujar Priyo Budi Santoso.
