Pemimpin spiritual warga Muslim Australia mengatakan para imam lokal telah berupaya mencegah lebih banyak calon pejuang bepergian ke daerah-daerah konflik di Suriah dan Irak.
Para pemimpin Islam itu mengatakan, tanpa upaya mereka, jumlah warga Muslim radikal yang meninggalkan Australia menuju ke daerah-daerah konflik di Suriah dan Irak akan mencapai 10 kali lebih besar dibanding perkiraan pemerintah baru-baru ini.
Bulan lalu pihak berwenang di Canberra mengatakan telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap dua pejuang Australia dalam kelompok ISIS setelah salah seorang diantaranya mempublikasikan foto yang memperlihatkan dirinya mengacungkan penggalan kepala seseorang yang tampaknya adalah tentara pemerintah Suriah.
Salah seorang tersangka, Khaled Sharrouf, yang sebelumnya telah dipenjara terkait konspirasi teroris untuk meledakkan satu-satunya reaktor nuklir Australia di Sidney, telah memasang sebuah foto dari Suriah, yang memperlihatkan putranya yang berusia tujuh tahun memegang kepala yang terpenggal.
Foto itu menimbulkan mual di seluruh dunia dan terjadi sewaktu Canberra sedang mempertimbangkan undang-undang baru yang semakin memudahkan polisi untuk menangkap dan mengadili tersangka ekstrimis dan mengharuskan warga Australia memberi keterangan atas perjalanan mereka ke daerah-daerah konflik di luar negeri.
Tetapi Profesor Ibrahim Abu Mohamed yang mengepalai Dewan Imam Australia dan mewakili sebagian besar warga Muslim Australia yang berjumlah setengah juta orang, yakin komunitasnya bisa membantu menjauhkan kaum muda Muslim dari ekstrimisme.
“Orang-orang ini harus dididik ulang. Kami sedang mengupayakan hal ini, Kami memiliki metode-metode untuk memperbaiki gagasan pemikiran mereka. Kami mencoba memulihkan mereka. Para pendidik kami adalah anak-anak muda yang warga asli, lahir di sini dan memiliki kemahiran di bidang ini,” ujar Ibrahim.
Australia dan Amerika akan menyampaikan keprihatinan mereka tentang ekstrimis cetakan dalam negeri ke sidang PBB bulan depan, supaya memperoleh tanggapan global. Australia membantah bahwa undang-undang anti-teror yang diusulkan akan mendiskriminasi komunitas Muslim.
