Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta menyedot perhatian publik hingga di tingkat nasional. Berbagai isu bernuansa SARA (Suku Ras Agama dan Antargolongan) mewarnai pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Di antaranya adalah munculnya spanduk pelarangan sholat jenazah yang mendukung pasangan calon yang diduga menistakan agama. Tidak hanya itu, tetapi juga intimidasi di antara kelompok masyarakat yang juga masuk ke ruang-ruang tempat ibadah.
Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid yang biasa disapa Yenny Wahid, putri mantan Presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyoroti fenomena ini. Yenny yang juga Direktur Wahid Institute mengapresiasi imbauan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar masyarakat bisa memisahkan antara politik dan agama.
Berikut wawancara Andylala reporter VOA di Jakarta.
VOA: Apa benar Pemerintah kurang tegas dalam menghadapi kelompok intoleran?
Yenny: Menurut saya justru akhir-akhir ini ada ketegasan yang lebih baik. Terutama dari pihak kepolisian. Jadi di sini jelas ya, batasannya adalah tindak kriminal. Ketika mereka belum melakukan tindakan kriminal tentunya tidak bisa dilakukan tindakan apapun. Tetapi ketika mereka sudah melakukan tindakan provokatif dan meresahkan, misalnya dengan memasang spanduk-spanduk yang provokatif, nah yang kita lihat aparat keamanan segera sigap untuk menurunkan spanduk itu.
VOA: Perlukah ada penguatan regulasi untuk menindak seperti halnya zaman mantan Presiden Suharto?
Yenny: Regulasi kita sudah sangat cukup. Legal standing kita untuk menindak hate speech atau ujaran kebencian, lalu menindak tindakan provokatif, atau tindakan yang mempunyai potensi memprovokasi masyarakat, sudah cukup banyak aturan-aturan kita. Yang harus dikuatkan adalah dalam hal aplikasinya. Dan saya lihat ada kenaikan kualitas dari aparat keamanan dalam melaksanakan mandat undang-undang tersebut.
VOA: Perlukah dibubarkan kelompok-kelompok intoleran itu?
Yenny: Pertanyaannya, mereka terdaftar tidak? Saya termasuk orang yang percaya bahwa pembubaran sebuah kelompok tidak akan membawa efek yang diharapkan. Yang harus dilakukan adalah ketika ada oknum dari sebuah organisasi melakukan tindakan kriminal, maka oknum tersebut harus ditangkap. Nah, karena apapun yang namanya kemerdekaan berserikat itu sudah dijamin oleh undang-undang, jangan karena kepentingan politik sesaat, kita bubarkan sebuah kelompok. Karena ini bisa balik ‘menggigit’ kita lagi ke depannya. Kita tidak ingin membuat preseden seperti zaman orde baru.
VOA: Anda sepakat dengan statement Presiden Jokowi agar ada pemisahan antara agama dengan politik?
Yang dimaksud oleh pak Jokowi adalah, agama jangan dipakai sebagai alat politik. Bahwa sekarang ada kegelisahan yang kita rasakan.. iya, ketika kita melihat banyak sekali isu-isu agama yang dipakai untuk menggebuk sesama tapi dalam konteks politik. Nah ini, kalau kita lihat sejarah Indonesia punya potensi yang sangat tidak baik. Kalau kita lihat sejarah Indonesia, seolah-olah adalah konflik Agama tapi sebetulnya pemicunya adalah politik. Atau perebutan sumber daya. Bisa sumber daya ekonomi politik dan sebagainya. Tetapi kemudian dibungkus oleh isu agama sehingga mudah untuk membakar amarah massa. Akhirnya konflik yang seharusnya bisa dilokalisir menjadi hal kecil, bisa berkembang menjadi begitu besar. Nah saya rasa ini yang dimaksud oleh Presiden. Jangan membawa agama menjadi isu politik, karena agama itu mulia, agama itu sakral. Jangan dipakai untuk menggebuk orang sehingga jadi dangkal. Keprihatinan saya di sana. [aw/uh]
