Sidang paripurna DPR RI yang berlangung 15 jam akhirnya memutuskan kenaikan harga BBM bersubidi, yang semula akan naik awal April, ditunda.
Keputusan penundaaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut dicapai melalui voting. Anggaran subsidi energi juga naik menjadi Rp 225 trilyun dan Rp 137 trilyun diantaranya subsidi untuk BBM.
Itulah suasana yang sempat muncul dalam sidang paripurna DPR RI. Sidang yang dimulai sejak Jum’at pukul 10 pagi sempat ditunda sekitar 7 jam karena dilakukan lobi antar 6 fraksi di DPR kecuali 3 fraksi oposisi yaitu fraksi PDIP, Gerindra dan Hanura. Ketiga fraksi oposisi tersebut hanya menunggu di ruang sidang.
Bahkan menjelang sidang berakhir dan diputuskan voting akhirnya FPDIP dan Hanura memutuskan untuk meninggalkan ruang rapat. Proses voting berlangsung hingga pukul 1, Sabtu dini hari.
Keputusan ditundanya kenaikan harga BBM bersubsidi setelah melalui salah satu opsi yang disetujui yaitu pemerintah diperbolehkan menaikkan harga BBM jika harga minyak mentah mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15 persen dalam waktu enam bulan kedepan dari asumsi yang sudah ditetapkan yaitu 105 dollar Amerika per barrel. Harga asumsi tersebut sudah naik dari harga sebelumnya yaitu 90 dollar Amerika per barrel. Sementara opsi yang tidak disetujui adalah kenaikan harga BBM benar-benar dibatalkan.
Sejak awal hingga sidang paripurna berlangsung, fraksi PDIP tetap pada pendiriannya yaitu menolak kenaikan harga BBM seperti disampaikan anggota DPR dari PDIP, Theodorus Yacob.
“Dengan segala argumen tidak perlu lagi ada putaran kedua, putuskanlah segera,” ujar Theodorus Yacob.
Sementara itu, sejak awal fraksi partai Demokrat tetap yakin dengan cara menaikkan harga BBM maka anggaran negara terselamatkan, seperti disampaikan Edhie Baskoro Yudhoyono berikut ini.
“Partai Demokrat seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat, dengan segala resiko politik termasuk mengorbankan citra dan pencitraan partai Demokrat setuju kebijakan dan langkah pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi nasional,” kata Edhie Baskoro atau Ibas.
Sikap kurang fokus setuju atau tidaknya harga BBM naik disampaikan fraksi Partai Amanat Nasional, seperti disampaikan anggota DPR dari PAN, Tjatur Sapto Eddy.
“Harga BBM bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah, itu adalah domain pemerintah, secara konstitusional ada di pemerintah, kalau DPR diberikan kewenangan konstitusional membuat kebijakan penentuan harga, fraksi PAN akan mengusulkan agar harga sembako tidak naik, harga beras tidak naik, harga-harga tidak naik, harga-harga itu dikendalikan khususnya harga BBM,” kata Tjatur Sapto Eddy.
Sikap berbeda ditunjukkan fraksi Partai Golkar. Jika sebelumnya Golkar menegaskan mendukung kenaikan harga BBM, kenyataan berbeda disampaikan saat sidang paripurna. Hal itu disampaikan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit.
Ia mengatakan, “suara Golkar adalah suara rakyat dan pada awal-awal pembicaraan ada kecenderungan partai Golkar mulanya agar memahami keinginan pemerintah tetapi ketika rakyat menuntut, ketika rakyat berteriak, ketika rakyat mengingatkan kepada partai Golkar tentu kami mengkaji ulang, kami pelajari secara baik maka oleh karena itu fraksi partai Golkar menyatakan menolak kenaikan harga BBM.”
Setelah sidang paripurna DPR RI menyepakati hasil terkait harga BBM, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menegaskan,
“Tahun anggaran 2012 pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaikan harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya, pemerintah juga menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada fraksi-fraksi dalam dewan yang terhormat, yang telah memberikan perhatian yang sangat tinggi dan serius dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang cukup krusial,” ungkap Agus Martowardojo.
Dari anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, hasil voting memutuskan sebanyak 356 anggota setuju kenaikan harga BBM ditunda, 83 anggota menolak harga BBM naik dan 93 anggota memutuskan keluar dari ruang sidang.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VoA Washington.
Itulah suasana yang sempat muncul dalam sidang paripurna DPR RI. Sidang yang dimulai sejak Jum’at pukul 10 pagi sempat ditunda sekitar 7 jam karena dilakukan lobi antar 6 fraksi di DPR kecuali 3 fraksi oposisi yaitu fraksi PDIP, Gerindra dan Hanura. Ketiga fraksi oposisi tersebut hanya menunggu di ruang sidang.
Bahkan menjelang sidang berakhir dan diputuskan voting akhirnya FPDIP dan Hanura memutuskan untuk meninggalkan ruang rapat. Proses voting berlangsung hingga pukul 1, Sabtu dini hari.
Keputusan ditundanya kenaikan harga BBM bersubsidi setelah melalui salah satu opsi yang disetujui yaitu pemerintah diperbolehkan menaikkan harga BBM jika harga minyak mentah mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15 persen dalam waktu enam bulan kedepan dari asumsi yang sudah ditetapkan yaitu 105 dollar Amerika per barrel. Harga asumsi tersebut sudah naik dari harga sebelumnya yaitu 90 dollar Amerika per barrel. Sementara opsi yang tidak disetujui adalah kenaikan harga BBM benar-benar dibatalkan.
Sejak awal hingga sidang paripurna berlangsung, fraksi PDIP tetap pada pendiriannya yaitu menolak kenaikan harga BBM seperti disampaikan anggota DPR dari PDIP, Theodorus Yacob.
“Dengan segala argumen tidak perlu lagi ada putaran kedua, putuskanlah segera,” ujar Theodorus Yacob.
Sementara itu, sejak awal fraksi partai Demokrat tetap yakin dengan cara menaikkan harga BBM maka anggaran negara terselamatkan, seperti disampaikan Edhie Baskoro Yudhoyono berikut ini.
“Partai Demokrat seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat, dengan segala resiko politik termasuk mengorbankan citra dan pencitraan partai Demokrat setuju kebijakan dan langkah pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi nasional,” kata Edhie Baskoro atau Ibas.
Sikap kurang fokus setuju atau tidaknya harga BBM naik disampaikan fraksi Partai Amanat Nasional, seperti disampaikan anggota DPR dari PAN, Tjatur Sapto Eddy.
“Harga BBM bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah, itu adalah domain pemerintah, secara konstitusional ada di pemerintah, kalau DPR diberikan kewenangan konstitusional membuat kebijakan penentuan harga, fraksi PAN akan mengusulkan agar harga sembako tidak naik, harga beras tidak naik, harga-harga tidak naik, harga-harga itu dikendalikan khususnya harga BBM,” kata Tjatur Sapto Eddy.
Sikap berbeda ditunjukkan fraksi Partai Golkar. Jika sebelumnya Golkar menegaskan mendukung kenaikan harga BBM, kenyataan berbeda disampaikan saat sidang paripurna. Hal itu disampaikan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit.
Ia mengatakan, “suara Golkar adalah suara rakyat dan pada awal-awal pembicaraan ada kecenderungan partai Golkar mulanya agar memahami keinginan pemerintah tetapi ketika rakyat menuntut, ketika rakyat berteriak, ketika rakyat mengingatkan kepada partai Golkar tentu kami mengkaji ulang, kami pelajari secara baik maka oleh karena itu fraksi partai Golkar menyatakan menolak kenaikan harga BBM.”
Setelah sidang paripurna DPR RI menyepakati hasil terkait harga BBM, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menegaskan,
“Tahun anggaran 2012 pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaikan harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya, pemerintah juga menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada fraksi-fraksi dalam dewan yang terhormat, yang telah memberikan perhatian yang sangat tinggi dan serius dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang cukup krusial,” ungkap Agus Martowardojo.
Dari anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, hasil voting memutuskan sebanyak 356 anggota setuju kenaikan harga BBM ditunda, 83 anggota menolak harga BBM naik dan 93 anggota memutuskan keluar dari ruang sidang.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VoA Washington.