Kepala BAPPENAS mengatakan, Pemerintah telah menunda pelaksanaan pembangunan infrastruktur bagi 28.300 desa di seluruh Indonesia.
Pemerintah menunda pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di 28.300 desa di Indonesia. Penundaan tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S. Alisyahbana usai pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang ) provinsi Bali di Denpasar pada Senin siang.
Armida Alisyahbana mengungkapkan penundaan pembangunan infrastruktur desa merupakan dampak dari penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian dari program kompensasi dari kebijakan kenaikan harga BBM yang sebelumnya direncanakan pada 1 April lalu. Menurut Armida, awalnya program pembangunan infrastruktur desa rencananya dikembangkan secara swadaya, seperti untuk pembangunan jalan desa dan irigasi desa.
“Itu diserahkan ke masyarakat desa, ada fasilitator, apakah jalan desa, irigasi desa , kalau itu desa nelayan bisa beruapa tambatan perahu, semua diserahkan ke desa , tapi itu harus selesai 2012, itu supaya ekonominya gerak, jadi karena belum jadi , karena kita harus memikirkan APBN keseluruhan,” jelas Armida.
Armida menambahkan, “Yang kecil yang ditunda terkait kompensasi saja, yang BLSM yang kemarin BLT, tadinya mau ada otomatis tidak jadi, infrastruktur desa otomatis tidak jadi, angkutan umum tadinya mau ada kompensasi , gak jadi, yang lain tetap jalan.”
Sedangkan Bupati Karangasem Bali Wayan Gredeg menyayangkan penundaan program pembangunan inftrastruktur desa. Apalagi kabupaten Karangasem sangat berharap program tersebut tetap jalan, sebab hingga saat di Karangasem masih ada desa berstatus sebagai desa miskin.
Wayan Gredeg mengatakan, “sebetulnya sangat berharap sekali infrastruktur desa untuk menyelesaikan desa-desa tergolong dari sisi desa miskin, itu menjadi salah satu skala prioritas , namun demikian tentu kita akan mencoba sekarang , dengan penundaan itu dengan sistem apa yang bisa untuk percepatan terutama untuk masalah air dan infrastruktur jalan.”
Berdasarkan data Pemerintah provinsi Bali, saat ini di seluruh Bali terdapat 82 desa miskin atau desa dengan jumlah persentase penduduk miskin di atas 35 persen.
Armida Alisyahbana mengungkapkan penundaan pembangunan infrastruktur desa merupakan dampak dari penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian dari program kompensasi dari kebijakan kenaikan harga BBM yang sebelumnya direncanakan pada 1 April lalu. Menurut Armida, awalnya program pembangunan infrastruktur desa rencananya dikembangkan secara swadaya, seperti untuk pembangunan jalan desa dan irigasi desa.
“Itu diserahkan ke masyarakat desa, ada fasilitator, apakah jalan desa, irigasi desa , kalau itu desa nelayan bisa beruapa tambatan perahu, semua diserahkan ke desa , tapi itu harus selesai 2012, itu supaya ekonominya gerak, jadi karena belum jadi , karena kita harus memikirkan APBN keseluruhan,” jelas Armida.
Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana
Armida Alisyahbana menyebutkan jika harga BBM jadi naik pada 1 April lalu maka melalui program pembangunan infrastruktur desa, setiap desa akan mendapatkan dana sebesar Rp. 250 juta. Kondisinya kini cukup berbeda sehingga tidak saja program pembangunan infrastruktur desa yang ditunda, tetapi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) juga ditunda.Armida menambahkan, “Yang kecil yang ditunda terkait kompensasi saja, yang BLSM yang kemarin BLT, tadinya mau ada otomatis tidak jadi, infrastruktur desa otomatis tidak jadi, angkutan umum tadinya mau ada kompensasi , gak jadi, yang lain tetap jalan.”
Sedangkan Bupati Karangasem Bali Wayan Gredeg menyayangkan penundaan program pembangunan inftrastruktur desa. Apalagi kabupaten Karangasem sangat berharap program tersebut tetap jalan, sebab hingga saat di Karangasem masih ada desa berstatus sebagai desa miskin.
Wayan Gredeg mengatakan, “sebetulnya sangat berharap sekali infrastruktur desa untuk menyelesaikan desa-desa tergolong dari sisi desa miskin, itu menjadi salah satu skala prioritas , namun demikian tentu kita akan mencoba sekarang , dengan penundaan itu dengan sistem apa yang bisa untuk percepatan terutama untuk masalah air dan infrastruktur jalan.”
Berdasarkan data Pemerintah provinsi Bali, saat ini di seluruh Bali terdapat 82 desa miskin atau desa dengan jumlah persentase penduduk miskin di atas 35 persen.