Dua partai oposisi utama Pakistan masih tetap belum sepakat mengenai daftar tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah guna mencegah boikot pemilu.
Sebuah komite partai-partai mantan perdana menteri Nawaz Sharif dan Benazir Bhutto hari ini menyatakan belum dapat menyepakati dua dari 15 point dalam daftar tuntutan bagi pemilu itu.
Satu perbedaan terfokus pada pemulihan kedudukan hakim-hakim yang ditendang Presiden Pervez Musharraf sewaktu memberlakukan pemerintahan darurat. Sharif mengatakan kedudukan para hakim itu harus dipulihkan sebelum pemilu parlemen, sementara Nyonya Bhutto menyiratkan dia ingin isu itu diangkat sesudah pemungutan suara 8 Januari.
Para anggota komite juga bertikai pendapat mengenai batas waktu bagi pemerintah untuk memenuhi syarat-syarat itu. Kedua mantan perdana menteri diperkirakan akan bertemu pekan depan dalam upaya menyelesaikan masalah itu.