Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Afghanistan harus menghormati kedaulatan Afghanistan. Demikian ujar Presiden Afghanistan Hamid Karzai saat membuka pertemuan tradisional, Jirga, yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai kelompok etnis di negara ini.
Karzai mengatakan Afghanistan siap membangun kemitraan strategis dengan Amerika. Ia mengatakan akan memberi wewenang kepada AS untuk mengelola pangkalan-pangkalan militer mereka, tetapi AS tidak boleh melakukan campur tangan dalam masalah dalam negeri Afghanistan.
Ia juga mengimbau diakhirinya serangan-serangan malam dan semua penjara yang dikelola Amerika di Afghanistan harus diserahkan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri.
Gran Hewad, peneliti pada kelompok Afghan Analysts di Kabul, mengatakan tidak ada harapan yang jelas dari pertemuan empat hari tersebut.
“Agenda pertemuan belum jelas. Apa yang dikatakan pemerintah umumnya adalah mereka akan membahas kemitraan dengan Amerika dan proses perdamaian dengan Pakistan,” ujarnya.
Pertemuan diadakan di tengah pengamanan ketat. Para delegasi mewakili semua lapisan masyarakat Afghanistan, termasuk para sesepuh kelompok etnis dan anggota-anggota masyarakat madani. Tetapi sebagian kelompok oposisi memboikot pertemuan itu. Mereka mengatakan pertemuan itu tidak sah dan tidak konstitusional. Hewad mengatakan, “Pemimpin partai oposisi, Doktor Abdullah, mengumumkan dan meminta pengikutnya agar tidak ikut serta dalam Jirga. Bahkan di parlemen, beberapa fraksi dan koalisi menolak menghadiri Jirga.”
Taliban mengancam akan menyerang jirga ini dan mengeluarkan apa yang disebutnya pengamanan pertemuan itu dalam situs internetnya. Pemerintah menepis laporan tersebut sebagai laporan palsu. Pada hari Senin, orang yang sedianya akan melakukan serangan bom tewas dekat tempat diadakannya jirga dan dua kaki tangannya tertangkap. Pos-pos pemeriksaan ditambah di Kabul dan banyak jalan dekat tempat pertemuan ditutup.
Pemerintah mengatakan semua yang disepakati di Jirga harus disahkan oleh parlemen sebelum menjadi sebuah kebijakan.