Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mengklaim penangkapan Romahurmuziy takkan mempengaruhi elektabilitas capres-cawapres yang mereka usung. Rabin Hattari dari TKN mengatakan, timnya tetap bekerja di bawah ketua Erick Thohir.
“Ketua yang eksekusi sehari-hari. Kami cukup prihatin terhadap keluarganya bung Romy, kami menginginkan yang terbaik juga,” ujarnya kepada wartawan usai diskusi di Jakarta, Sabtu (16/3) siang.
Dalam struktur TKN, Romahurmuziy alias Romy duduk sebagai dewan pengawas bersama 8 ketua partai pengusung Jokowi. TKN menyatakan menunggu sikap PPP. Sebaliknya pihak partai pun menyerahkan keputusan kepada TKN.
Secara internal PPP, Romy telah mundur dari jabatan ketua umum. Pengurus DPP partai berlambang kabah tersebut telah menunjuk Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas ketua partai.
Rabin Hattari dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf mengatakan penangkapan Romy tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi. Timnya tetap bekerja di bawah Ketua Erick Thohir, 16 Maret 2019. (Foto: Rio Tuasikal/VOA)
Romy jadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3) hanya satu bulan jelang pilpres. KPK mengatakan Romy diciduk bersama empat orang lain terkait dugaan pengisian jabatan di Kemenag pusat dan perwakilan daerah. Statusnya kini sudah jadi tersangka penerima suap.
TKN meminta masyarakat tetap menghormati proses hukum yang berlangsung. “Tapi kami melihat lagi, mengerti bahwa ini situasi yang masih ditangani oleh penegak hukum. Kita harus meng-appreciate praduga tak bersalah,” pungkasnya lagi.
Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pasangan Jokowi-Ma’ruf masih unggul dengan 54 persen ketimbang Prabowo-Sandiaga dengan 32 persen.
Lendo Novo (kedua kanan) dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan penangkapan Romy bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Jakarta, 16 Maret 2019. (Foto: Rio Tuasikal/VOA)
Hukuman Maksimal untuk Romy
Sementara itu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan, penangkapan Romy bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kita melihat itu sebuah sinyal yang krusial. Banyak sekali ketua-ketua partai yang ditangkap karena korupsi. Dan itu bisa membuat masyarakat tidak percaya lagi sama pemerintah. Unstrust itu akan terbangun,” ujar Lendo Novo dari BPN dalam kesempatan yang sama.
Lendo mengatakan, pelaku korupsi harus dihukum seberat-beratnya. Jika tidak, masyarakat bisa meragukan keseriusan pemerintah. Dia mencontohkan kasus korupsi yang dilakukan mantan Ketua Partai Golkar, Setya Novanto.
“Harus dieksekusi, kalau perlu semaksimal mungkin, sebagaimana yang terjadi dengan Setya Novanto. Itu kalau sudah ketua partai korupsi itu nggak boleh kompromi. Kalau terjadi hangky-pangky di situ, biar. Masyarakat yang menilai, ini serius tidak?” ucapnya.
Pengamat komunikasi politik UIN Jakarta, Gungun Heryanto, mengatakan kasus ini memang menciptakan Citra buruk di mata masyarakat. Namun hal itu lebih berdampak kepada PPP sebagai partai, bukan kepada Presiden Joko Widodo, 16 Maret 2019. (Foto:Rio Tuasikal
Pakar: Kasus Romy Lebih Berdampak ke PPP
Pengamat komunikasi politik UIN Jakarta, Gungun Heryanto, mengatakan kasus ini memang menciptakan citra buruk di mata masyarakat. Namun hal itu lebih berdampak kepada PPP sebagai partai, bukan kepada Jokowi.
“Kalau elektabilitas langsung ke Jokowi itu tidak terlalu berpengaruh signifikan. Tapi akan berpengaruh kepada PPP sebagai partai. Kenapa? Karena ini menyangkut manajemen partai dalam suasana atau momen krusial,” jelasnya.
Your browser doesn’t support HTML5
Akankah Penangkapan Romy Berpengaruh pada Elektabilitas Jokowi?
Gungun mengatakan, baik TKN maupun PPP harus melakukan pengendalian kerusakan (damage control). Dia mengatakan, Romy harus segera memutuskan hubungan dengan TKN supaya tim Jokowi tidak ikut tercoreng selama proses hukum berjalan.
Hal ini juga dilakukan Ratna Sarumpaet, juru kampanye Prabowo, saat jadi tersangka berita bohong pengeroyokan.
“Mungkin lebih positif ketika Romy mengundurkan diri. Kalau enggak ya menurut saya pak Jokowi harus mengambil kebijakan. Itu yang disebut dengan kebijakan damage control,” tuturnya. [rt/em]