Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015, terancam ditunda di beberapa daerah yang masih ada kabut asap. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta (27/10) mengatakan, penundaan itu dimungkinkan terjadi karena tentu ada kendala tekhnis di lapangan jika tetap dilakukan pelaksanaan Pilkada di sebuah daerah yang masih dilanda kabut asap.
"Pilkada serentak itu bisa tertunda kalau memang di daerah itu ada bencana. Kalau sampai tanggal 9 Desember, kota kabupaten kecamatan yang asap nya masih berat, bisa ditunda. Kalau hari H nya tanggal 9 Desember," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Meski demikian Tjahjo Kumolo optimis, persiapan tahapan pelaksanaan pemilu saat ini tetap bisa dilakukan. Tjahjo berharap dalam waktu dekat akan turun hujan di daerah-daerah yang hutan dan lahannya masih ada titik api.
"Tapi saya optimis, untuk penyaluran materi kampanye sudah bisa masuk ke desa semua. Masih ada satu bulan. Mudah-mudahan ada hujan. Dan terus menerus gerakan dari pemerintah dan masyarakat untuk memadamkan api. Sehingga sampai hari ini kami cukup optimis untuk antisipasi 9 Desember," lanjutnya.
Meningkatnya jumlah titik api di hutan dan lahan yang terbakar, dikeluhan masyarakat yang daerahnya terkena kabut asap. Salah satunya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Ketua KPU Riau Nurhaimin Nahar kepada VOA mengatakan, akibat kondisi asap yang semakin memburuk di Riau, berdampak terhadap terganggunya tahapan Pilkada serentak disembilan Kabupaten Kota se-Riau.
Mendagri Tjahyo Kumolo dalam sebuah seminar di gedung PTIK, Jakarta, 27 Oktober 2015 (Foto:VOA/Andylala)
"Ada keluhan daya tahan tubuh (dari petugas di lapangan), seperti sakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) tidak terhindari. Dengan pergi ke kantor saya juga semua orang batuk. Tiga minggu terakhir ini sudah banyak hal-hal itu. Tetapi apakah kedepan ini masih ada asap? Tentu masih ada persoalan yang merembes ke desa. Petugas kita di lapangan menyalurkan logistik, kemudian persiapan pemungutasn suara. Kalau itu terkendala (akibat asap), saya kira akan ada persoalan yang akan timbul," kata Ketua KPU Riau Nurhaimin Nahar.
Nurhaimin Nahar berharap, KPU Pusat dan pihak terkait membantu menyediakan pelayanan medis bagi petugas KPU di daerah demi kelancaran tahapan pelaksanaan pilkada serentak ini.
"Kami sudah menyampaikan keluhan ini dalam rapat di daerah masing-masing. Dalam penganggaran di KPU (untuk kesehatan) melalui BPJS. Tetapi secara khusus belum ada program pendamping dari petugas kesehatan untuk para petugas pemilu," lanjutnya.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyatakan setidaknya terdapat 48 kabupaten/kota di lima provinsi yang terkena dampak asap kebakaran dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pilkada. Daerah tersebut adalah 14 daerah di Kalimantan Tengah, tujuh daerah di Sumatera Selatan, sembilan daerah di Riau, tujuh daerah di Kalimantan Barat dan 11 daerah di Jambi. [aw/eis]