Jalan menuju pemilu Thailand pada 14 Mei telah menghukum para aktivis muda pro-demokrasi di kerajaan itu.
Kelompok ini telah difitnah oleh kaum royalis konservatif dan dikenai puluhan tuduhan—paling serius dituduh mencemarkan nama baik monarki, lembaga puncak di Thailand.
Jika divonis bersalah, terdakwa bisa dijatuhi hukuman penjara minimal tiga tahun.
Di negara di mana para jenderal royalis menolak untuk meninggalkan kekuasaan, protes yang dipimpin kaum muda sejak tahun 2020 telah membuka perdebatan tentang kesetaraan, kebebasan, dan distribusi kekuasaan.
Namun para aktivis harus membayar dengan biaya yang mahal.
Bebek mainan berwarna kuning, dengan pesan terlampir selama protes di Bangkok, Thailand, 24 Maret 2021, menjelang dakwaan terhadap 13 pemimpin protes atas tuduhan penghasutan dan pencemaran nama baik monarki. (Foto: AP)
Aktivis pro-demokrasi Patsaravalee ‘Mind’ Tanakitvibulpon mengatakan banyak perubahan dalam hidupnya sejak menjadi aktivis. Dia mengaku terus-menerus diikuti oleh pihak berwenang dan kini dia menghadapi 15 tuntutan pidana – tiga di antaranya atas tuduhan pencemaran nama baik kerajaan.
Para aktivis pro-demokrasi mengatakan pemilihan Mei mendatang adalah kesempatan penting untuk merebut kembali kekuasaan setelah hampir satu dekade pertumbuhan yang lambat dan kebebasan yang merosot di bawah pemerintahan Prayuth Chan-ocha, yang memimpin kudeta militer pada tahun 2014.
BACA JUGA: Seorang Pria Dihukum 2 Tahun Penjara karena Jual Kalender yang Ejek Raja ThailandPrayuth Chan-ocha dan sesama jenderal Prawit Wongsuwon adalah pemimpin utama blok konservatif, tetapi kemungkinannya sangat kecil bagi mereka untuk memenangkan mayoritas dari 500 kursi terpilih di majelis rendah.
Namun, mereka mengandalkan kursi dari partai-partai konservatif lainnya – dan 250 Senator yang mereka tunjuk – untuk mencapai mayoritas dan jalan pintas kembali ke kekuasaan.
Aktivis mengatakan mereka masih berharap, walaupun masih ada ancaman kudeta. Militer telah merebut kekuasaan 13 kali sejak 1932. [lt/ka]