Stella Creasy, anggota kelompok Partai Buruh yang beroposisi, mengatakan pejabat-pejabat Amerika tidak menjelaskan alasan menolak orang-orang naik pesawat dari bandara Gatwick tanggal 15 Desember lalu. Sebuah kelompok Muslim terkemuka di Inggris mengatakan kasus-kasus seperti ini tampaknya terkait dengan agama dan mengkhawatirkan bagi warga Muslim-Inggris. Tiadanya informasi apapun dari pejabat-pejabat Amerika merupakan hal yang mencemaskan.
Isu ini sensitif karena kandidat capres Partai Republik Donald Trump telah menyerukan larangan sementara bagi warga Muslim untuk berkunjung ke Amerika karena khawatir terjadinya serangan ekstrimis.
Kantor perdana menteri Cameron mengatakan akan menyelidiki masalah ini. Sebelumnya ia mengecam kebijakan Trump sebagai "memecah-belah dan salah."
Pejabat-pejabat Kedutaan Besar Amerika di London menolak mengomentari isu ini.
Pejabat Kantor Creasy hari Rabu (23/12) mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa ia telah minta kepada Cameron supayaturun tangan. Creasy mengeluhkan pejabat-pejabat Amerika yang membuat keluarga, yang terdiri dari dua kakak beradik dengan sembilan anak mereka, dilarang naik pesawat tanpa penjelasan apapun, dan mengatakan iatidak mendapat jawaban apapun ketika berupaya mendapatkan informasi tentang kasus ini.
Ditambahkannya kini ada “kekhawatiran yang meningkat ” diantara warga Muslim-Inggris bahwa beberapa aspek rencana Donald Trump telah mulai dipraktekkan, meskipun dikecam luas.
Ajmal Masroor, seorang penyiar dan imam yang berkantor di London, mengatakan ia juga mendapat perlakuan serupa ketika berupaya terbang ke Amerika untuk bisnis baru-baru ini. Ia mengatakan kepada Associated Press bahwa pejabat Kedutaan Besar Amerika mencegahnya naik pesawat tanggal 17 Desember dan mengatakan visa bisnisnya telah dicabut. Ia mengatakan tidak pernah ada masalah bepergian ke Amerika dengan visa itu sebelumnya.
Dewan Muslim Inggris juga mengatakan larangan naik pesawat terbang pada saat-saat terakhir tanpa penjelasan apapun mengkhawatirkan masyarakat Muslim di Inggris. "Ada persepsi bahwa keputusan-keputusan itu diambil karena alasan keyakinan agama atau kegiatan politik orang yang bersangkutan," tambah Dewan itu. [em/ii]