Amerika serikat menjatuhkan sanksi kepada 21 pejabat tinggi keamanan dan anggota kabinet Venezuela, menuduh mereka melakukan penindasan setelah pemilihan masa jabatan kedua Presiden Nicolas Maduro yang diperebutkan dengan sengit pada Juli lalu.
Langkah baru yang diumumkan pada Rabu (27/11) itu ditolak Venezuela yang menilainya sebagai "tindakan putus asa" terhadap "para patriot." Sanksi dijatuhkan setelah AS dan kelompok negara-negara ekonomi terkemuka dunia, G7, menyatakan mengakui kandidat oposisi Edmundo Gonzalez Urrutia sebagai presiden terpilih, di tengah tuduhan kecurangan terhadap Maduro.
"Tindakan represif Maduro dan perwakilannya setelah pemilihan presiden Venezuela adalah upaya putus asa untuk membungkam kehendak rakyatnya," kata Bradley Smith, penjabat wakil menteri Keuangan, dalam pernyataan.
Sebanyak 15 pemimpin aparat keamanan Venezuela termasuk di antara mereka yang terkena pembekuan aset. Di antara mereka terdapat kepala dinas intelijen, dinas kontraintelijen militer, garda nasional, dan polisi.
Sanksi tersebut juga menarget menteri komunikasi Venezuela dan kepala lembaga pemasyarakatan.
BACA JUGA: AS Tangkap Pengusaha Turki Yang Dituduh Bantu Venezuela Hindari Sanksi"Semua entitas ini merupakan bagian dari aparat keamanan Maduro dan bertanggung jawab atas tindakan keras terhadap pengunjuk rasa damai dan melakukan penahanan sewenang-wenang," kata seorang pejabat senior pemerintah AS kepada wartawan.
Kementerian Luar Negeri Venezuela dalam sebuah pernyataan mengatakan negara itu "menolak dengan sangat tegas" sanksi terbaru dari "pemerintah AS yang akan segera berganti terhadap rakyat Venezuela dan, khususnya, sekelompok patriot yang telah mengabdi untuk menjaga perdamaian, stabilitas, pemulihan ekonomi, dan persatuan nasional dalam menghadapi kekerasan fasis."
Departemen Keuangan AS mengatakan pasukan keamanan Venezuela juga telah mengeluarkan "surat perintah penangkapan yang tidak dapat dibenarkan" untuk Urrutia. Surat perintah itu memaksa Urrutia melarikan diri ke Spanyol.
Pada saat yang sama, Departemen Luar Negeri AS mengatakan mereka memperluas pembatasan visa bagi sekutu Maduro. [ka/ns]