Amerika Terapkan Pembatasan Perdagangan untuk Perusahaan China dan Rusia

FILE PHOTO: The Department of Commerce building is seen in Washington, DC

Kementerian Luar Negeri China menyebut sanksi tersebut merupakan “penindasan terbuka dan tanpa rasa takut terhadap perusahaan teknologi tinggi China dengan dalih hak asasi manusia”

Amerika Serikat pada Selasa (10/12) mengumumkan pembatasan perdagangan terhadap delapan perusahaan, termasuk dua perusahaan China dan beberapa dari Rusia, atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Perusahaan-perusahaan berbasis di China yang diidentifikasi termasuk Zhejiang Uniview Technologies. Para pejabat Amerika menuduh perusahaan itu memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti pengawasan terhadap warga Uighur dan kelompok etnis serta agama minoritas lainnya.

Perusahaan lain yang disebutkan oleh Departemen Perdagangan Amerika adalah Beijing Zhongdun Security Technology Group. Perusahaan itu disebut mengembangkan dan menjual produk yang memungkinkan otoritas keamanan publik melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

BACA JUGA: Amerika Jatuhkan Sanksi pada Perusahaan Keamanan Siber China 

Bisnis-bisnis tersebut ditambahkan ke "daftar entitas", yang mengharuskan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk memiliki izin sebelum mengekspor ke mereka.

“Pelanggaran hak asasi manusia bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” kata Wakil Menteri Perdagangan untuk Industri dan Keamanan Alan Estevez dalam sebuah pernyataan.

Menambahkan perusahaan-perusahaan ini ke dalam daftar entitas bertujuan untuk “memastikan bahwa teknologi Amerika tidak digunakan untuk memungkinkan terjadinya pelanggaran dan penyelewengan hak asasi manusia,” tambahnya.

Seorang peremmpuan Uighur sedang mengendarai skuter bersama anak-anaknya melewati papan iklan bergambar Presiden China Xi Jinping bersama sejumlah tetua suku Uighur di Hotan, Provinsi Xinjiang, 23 Maret 2021. (Foto: Andy Wong/AP Photo)

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Rabu bahwa sanksi tersebut merupakan “penindasan terbuka dan tanpa rasa takut terhadap perusahaan teknologi tinggi China dengan dalih hak asasi manusia”.

“Hal ini semakin mengungkap kepalsuan bahwa Amerika melindungi hak asasi manusia, dan kenyataan bahwa Amerika merampas hak pembangunan rakyat China. Strategi seperti itu tidak akan pernah berhasil,” kata Mao Ning pada konferensi pers rutin.

“Jika Amerika Serikat benar-benar peduli terhadap hak asasi manusia, mereka harus terlebih dahulu menambal utang hak asasi manusianya.”

BACA JUGA: India Tidak Dukung Mata Uang Bersama BRICS

Seorang pria yang menjawab panggilan ke nomor ponsel yang terkait dengan Beijing Zhongdun pada Rabu langsung menutup telepon setelah seorang reporter AFP mengidentifikasi dirinya.

Panggilan ke dua nomor telepon yang terkait dengan Zhejiang Uniview tidak dijawab.

Pemerintah Amerika dan anggota parlemen di beberapa negara Barat lainnya mengecam perlakuan China terhadap minoritas Uighur di wilayah barat laut Xinjiang.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan setidaknya satu juta orang, sebagian besar anggota minoritas Muslim, telah dipenjara di wilayah tersebut dan menghadapi berbagai pelanggaran – sementara Beijing dengan keras membantah tuduhan tersebut. [ft/rs]