Pemerintah mengatakan anggaran yang semula dialokasikan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dialihkan antara lain untuk membangun infrastruktur perdesaan.
JAKARTA —
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana mengatakan selain akan disalurkan untuk masyarakat kurang mampu, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga akan dialihkan untuk segera membangun infrastruktur perdesaan.
Realisasi pembangunan infrastruktur perdesaan, tambah Armida, akan fokus pada pembangunan infrastruktur permukiman, pengadaan air bersih dan irigasi untuk lahan pertanian.
“Infrastruktur dasar ada tiga macam, masing-masing (mendapat alokasi) Rp 2 triliun,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/6).
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan, selain pembangunan infrastruktur perdesaan, anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi BBM akan segera dialihkan untuk hal-hal yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu bantuan uang tunai langsung, beras untuk masyarakat miskin, bantuan siswa miskin dan program keluarga harapan. Yang terakhir adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin
Menurut Anny, pencairan anggarannya segera direalisasikan setelah terbit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA oleh kementerian-kementerian, sesuai dana yang dibutuhkan untuk program kompensasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
“ Dokumen itu sudah siap sehingga tinggal menunggu nanti proses penyelesaian dari dokumen undang-undang APBN-nya dan itu bisa langsung disiapkan proses penerbitan DIPAnya,” ujarnya.
Total anggaran infrastruktur dalam APBN Perubahan atau APBNP 2013 mencapai Rp 207 triliun, atau ada penambahan sebesar Rp 6 triliun dari semula. Total anggaran infrastuktur tahun ini meningkat dari realisasi anggaran infrastruktur tahun lalu sebesar Rp 175 triliun.
Sementara dalam kesempatan berbeda, aktivis dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengingatkan agar pemerintah, DPR dan pihak-pihak terkait tidak menyalahgunakan realisasi anggaran negara termasuk untuk infrastruktur.
FITRA, ditambahkannya, memiliki catatan mengenai potensi penyalahgunaan anggaran negara setelah menelusuri berbagai proses, mulai dari pembahasan dengan badan anggaran atau Banggar DPR RI, persetujuan oleh DPR RI, pencairan, hingga realisasi penggunaannya.
“Mereka akan bersepakat bagaimana caranya supaya anggarannya bisa cair. Pelaksanaannya bisa berjalan tapi harus ada kick back tertentu atau mengakomodasi perusahaan-perusahaan tertentu titipan dari anggota DPR ini. Kami mensinyalir menjelang Pemilu 2014 ini apalagi pada saat sekarang APBN Perubahan 2013 bahwa praktik ini juga akan semakin marak terjadi,” ujarnya.
Realisasi pembangunan infrastruktur perdesaan, tambah Armida, akan fokus pada pembangunan infrastruktur permukiman, pengadaan air bersih dan irigasi untuk lahan pertanian.
“Infrastruktur dasar ada tiga macam, masing-masing (mendapat alokasi) Rp 2 triliun,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/6).
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan, selain pembangunan infrastruktur perdesaan, anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi BBM akan segera dialihkan untuk hal-hal yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu bantuan uang tunai langsung, beras untuk masyarakat miskin, bantuan siswa miskin dan program keluarga harapan. Yang terakhir adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin
Menurut Anny, pencairan anggarannya segera direalisasikan setelah terbit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA oleh kementerian-kementerian, sesuai dana yang dibutuhkan untuk program kompensasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
“ Dokumen itu sudah siap sehingga tinggal menunggu nanti proses penyelesaian dari dokumen undang-undang APBN-nya dan itu bisa langsung disiapkan proses penerbitan DIPAnya,” ujarnya.
Total anggaran infrastruktur dalam APBN Perubahan atau APBNP 2013 mencapai Rp 207 triliun, atau ada penambahan sebesar Rp 6 triliun dari semula. Total anggaran infrastuktur tahun ini meningkat dari realisasi anggaran infrastruktur tahun lalu sebesar Rp 175 triliun.
Sementara dalam kesempatan berbeda, aktivis dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengingatkan agar pemerintah, DPR dan pihak-pihak terkait tidak menyalahgunakan realisasi anggaran negara termasuk untuk infrastruktur.
FITRA, ditambahkannya, memiliki catatan mengenai potensi penyalahgunaan anggaran negara setelah menelusuri berbagai proses, mulai dari pembahasan dengan badan anggaran atau Banggar DPR RI, persetujuan oleh DPR RI, pencairan, hingga realisasi penggunaannya.
“Mereka akan bersepakat bagaimana caranya supaya anggarannya bisa cair. Pelaksanaannya bisa berjalan tapi harus ada kick back tertentu atau mengakomodasi perusahaan-perusahaan tertentu titipan dari anggota DPR ini. Kami mensinyalir menjelang Pemilu 2014 ini apalagi pada saat sekarang APBN Perubahan 2013 bahwa praktik ini juga akan semakin marak terjadi,” ujarnya.