Angka Kematian Ibu Melahirkan di 13 Provinsi Masih Tinggi

  • Fathiyah Wardah

Dua perawat memasang selang oksigen bagi seorang bayi yang baru lahir di sebuah rumah sakit di Aceh (foto: dok).

Koalisi Perempuan Indonesia mendesak pemerintah segera meningkatkan sarana dan prasarana bersalin di 13 provinsi di mana angka kematian ibu melahirkan masih tinggi.

Angka Kematian ibu melahirkan di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan penelitian Woman Research Institute, angka kematian ibu melahirkan saat ini mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup. Di Indonesia, saat ini terdapat 13 provinsi yang angka kematian ibu melahirkannya tinggi. Ketigabelas provinsi tersebut di antaranya adalah Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Anggota Divisi Reformasi Kebijakan dari Koalisi Perempuan Indonesia, Dewi Komala Sari, menjelaskan bahwa salah satu penyebab kematian ibu hamil ketika melahirkan di antaranya adalah masih minimnya sarana dan prasarana bersalin termasuk tenaga medis yang memadai.

Bila angka kematian ibu melahirkan tidak menurun, Indonesia akan gagal mencapai salah satu Tujuan Pembangunan Milenium yang ditetapkan PBB.

Selain minimnya ketersediaan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, pertolongan persalinan yang diberikan oleh petugas kesehatan terlatih terutama bidan yang belum merata, dan ini juga mempengaruhi meningkatnya angka kematian ibu melahirkan.

Untuk itu, kata Dewi Komala Sari, Koalisi Perempuan Indonesia mendesak pemerintah segera meningkatkan sarana dan prasarana bersalin termasuk tenaga medis yang memadai di 13 provinsi yang angka kematian ibu melahirkannya masih tinggi.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan secara baik.

Jika hal tersebut tidak segera dilakukan, maka menurut Dewi Komala Sari, Indonesia akan sangat sulit mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang dicanangkan PBB, di mana kematian ibu melahirkan ditetapkan pada angka 103 per 100 kelahiran hidup pada tahun 2015.

"Mereka tidak boleh menggunakan dukun beranak, sementara bidan desa juga tidak ada di desa-desa," ujar Dewi Komala Sari. "Dokter kandungan, dokter spesialis itu lebih jarang lagi."

Koordinator Program Nasional United Nations Population Fund di Jakarta atau Organisasi PBB untuk mempromosikan hak setiap perempuan, laki-laki dan anak, Lany Harijanti, menilai kebijakan pemerintah untuk mendukung angka kematian ibu melahirkan sudah mencatat kemajuan berarti.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan ibu melahirkan gratis di Indonesia tanpa melihat status ekonominya.

Tetapi, kebijakan yang baik dari pemerintah pusat tersebut tidak diikuti secara baik oleh sejumlah pemerintah daerah. "Desentralisasi juga menjadi salah satu kendalanya," tambah Lany Harijanti. "Banyak pemerintah daerah yang tidak mengagendakan MDG itu sebagai salah satu poin penting."

Utusan Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Tujuan Pembangunan Milenium, Nila Juwita Moeloek, mengakui saat ini angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Tapi pihaknya, kata Nila, akan terus meningkatkan kerja sama baik dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun dengan kementerian-kementerian untuk pencapaian MDGs tahun 2015.

"Akses jalan, transportasi, saya kira itu perlu sekali. Bagaimana orang daerah mau berobat ke kota besar kalau mereka tidak mempunyai akses transportasi?," tanya Nila Moeloek. Pengisian dokter-dokter di daerah-daerah sulit dan terpencil, tambah Nila, dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang lebih kepada dokter yang mau bekerja di lokasi-lokasi tersebut.