AS mengenakan sanksi terhadap 13 entitas dan enam orang dalam sebuah kampanye yang bermaksud menghilangkan sumber-sumber pendapatan pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Departemen Keuangan AS, Rabu (30/9) menyatakan gubernur Bank Sentral Suriah termasuk di antara mereka yang masuk dalam daftar hitam, juga kepala Direktorat Intelijen Umum bersama seorang pengusaha Suriah yang diduga terkait dengan pemerintahan Assad.
Departemen Keuangan juga menyatakan sanksi itu membekukan aset-aset AS yang dimiliki individu dan entitas itu dan melarang warga Amerika melakukan bisnis dengan mereka.
BACA JUGA: Suriah: AS Gunakan Sanksi untuk Cekik Warga Suriah 'Seperti George Floyd'Individu dan entitas tersebut menjadi sasaran, kata Departemen Keuangan AS dikarenakan mereka memainkan peran penting dalam memberdayakan pemerintahan Assad.
"Mereka yang terus mendukung rezim brutal Bashar al-Assad memungkinkan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia berlangsung terus," kata Menteri Keuangan Steve Mnuchin dalam sebuah pernyataan.
Assad mengambil tindakan tegas terhadap para pendemo tahun 2011, yang mengakibatkan perang saudara di mana Iran dan Rusia menjadi pendukung Assad, sementara AS mendukung pihak oposisi di Suriah.
Perang saudara yang terus berlangsung itu telah memaksa jutaan warga Suriah meninggalkan negaranya dan lebih banyak lagi yang kehilangan tempat tinggal di sana. [mg/jm]