Departemen Luar Negeri Amerika Serikat hari Selasa (22/3) memasukan Amir Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso alias Abu Wardah Santoso as-Syarqi al Indunisi dalam daftar teroris global.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir dalam jumpa pers di kantornya Kamis (24/3) menilai Amerika memiliki mekanisme sendiri dalam menetapkan Santoso dalam daftar teroris globalnya.
Arrmanatha menyatakan bahwa dimasukan atau tidak Santoso dalam daftar teroris global Amerika, kepolisian Indonesia memang selama ini telah gencar memburu dan mencari Santoso dan jaringannya di Poso, Sulawesi Tengah. Oleh karenanya, kata Arrmanatha, penetapan status oleh Amerika itu tidak akan berpengaruh terhadap upaya kepolisian untuk memburu Santoso.
Arrmanatha belum bisa memastikan apakah penetapan Santoso sebagai teroris global, karena dia sudah berbaiat kepada ISIS.
"Mereka (pemerintah AS, red.) biasanya ada mekanismenya, kalau seperti itu kan dicarikan pasti. Kepolisian kita sudah cukup serius menangkap orang yang diduga teroris jadi saya rasa pencarian sudah dilakukan sebelum adanya ini," ungkap Arrmanatha.
Departemen Luar Negeri Amerika menjelaskan bahwa Santoso bersama anggotanya bersembunyi di pedalaman Poso, Sulawesi Tengah. Santoso juga dinilai berbahaya bagi kepentingan warga, keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau perekonomian Amerika.
Dengan masuk dalam daftar teroris global Amerika itu, bila ada asetnya di luar negeri bakal dibekukan dan warga negara adikuasa itu dilarang bertransaksi dengan Santoso.
Operasi Tinombala 2016 untuk mencegah pengaruh kelompok Santoso pada masyarakat. (VOA/Yoanes Litha)
Mujahidin Indonesia Timur, kelompok pimpinan Santoso ini juga disebut oleh Departemen Luar Negeri Amerika bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan dan penculikan. Pada Agustus 2012, Santoso dan kelompoknya membunuh dua polisi, September 2012, meledakkan bom di sebuah kantor polisi, November 2012, menembak seorang komandan polisi, dan pada Desember 2012, menembak empat anggota Brigade Mobil.
Direktur Institute for Policy and Analysis of Conflict, Sidney Jones menilai Amerika Serikat terlambat memasukan Santoso dalam daftar teroris globalnya. Seharusnya, negara adikuasa itu memasukan Santoso dalam daftar teroris globalnya pada 2011, karena di tahun tersebut Santoso sudah mulai melakukan tindak pidana terorisme.
Penetapan tersebu, tambah Sidney, saat ini tidak memiliki dampak sama sekali karena Santoso tidak memiliki aset di luar negeri.
"Didaftarkan sebagai teroris, apa bedanya keadaan sekarang ini dengan keadaan sebelumnya di mana dia menjadi target dari operasi raksasa dari polisi dan tentara untuk menangkap dia. Seharusnya dimasukan daftar teroris tahun 2011 kenapa menunggu begitu lama dan sekarang ini tidak ada dampak sama sekali," ujar Sidney mempertanyakan keputusan AS itu.
Lebih lanjut Sidney mengakui bahwa Santoso memang berbahaya karena memiliki senjata dan melawan pemerintah Indonesia. Meskipun dia tertangkap sekalipun, tidak berarti bahwa resiko terorisme di Indonesia akan berkurang karena yang paling berbahaya untuk Indonesia sekarang ini adalah sel-sel di Jawa bukan di Sulawesi.
Menurutnya, ada kelompok lama yang saat ini memiliki nama baru, wajah baru karena berbaiat dengan ISIS.
Sidney menilai apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani terorisme sudah cukup baik, tetapi lanjutnya yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah memperkuat pengawasan terhadap penjara.
"Karena ada orang-orang napi teror yang ditahan dalam penjara yang maximum security. Kenapa mereka bisa pakai HP?, kenapa mereka bisa bertemu dengan orang yang membawa buku tentang Suriah dan lain sebagainya?, kenapa mereka tetap bisa berkomunikasi dengan orang di luar?, itu agak aneh," papar Sidney.
Amerika telah lebih dulu menetapkan Mujahidin Indonesia Timur sebagai organisasi teroris pada September 2015.
Santoso berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi pada 1 Juli 2014, hanya beberapa hari setelah Baghdadi mengumumkan berdirinya Daulah Islamiyah sekaligus menyatakan dirinya sebagai khalifah. Pemimpin ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) ini mengumumkan dua hal tersebut pada akhir Juni 2014 di Mosul, kota terbesar kedua di Irak. [fw/em]