Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Kamis (10/9) meminta negara-negara ASEAN untuk mempertimbangkan transaksi dengan perusahaan-perusahaan China yang masuk daftar hitam Washington karena membangun pos di pulau-pulau, yang menurutnya digunakan Beijing untuk “menggertak” sesama pengklaim kawasan Laut China Selatan yang disengketakan.
Pompeo berbicara dengan sejawatnya, para menteri luar negeri ASEAN dalam konferensi tahunan yang diselenggarakan secara virtual karena pandemi virus corona. Empat negara anggota ASEAN – Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei – serta Taiwan, terlibat dalam konflik territorial yang telah berlangsung lama dengan China, terkait kawasan perairan yang ramai, yang diklaim hampir seluruhnya oleh Beijing.
Meskipun AS tidak termasuk pihak yang mengklaim Laut China Selatan, pemerintahan Presiden Donald Trump baru-baru ini telah menetapkan sanksi-sanksi terhadap para pejabat China yang bertanggung jawab atas peningkatan kekuatan militer Beijing di kawasan itu. Peningkatan itu antara lain mencakup pembangunan lapangan terbang serta stasiun-stasiun radar dan misil di pulau-pulau yang dibangun di atas gugusan terumbu karang, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa China mungkin akan mengganggu kebebasan berlayar di perairan internasional.
“Saya pikir lanjutkan, jangan hanya berbicara tapi juga bertindak,” kata Pompeo kepada para menteri luar negeri ASEAN tanpa merincinya. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus mengatakan Pompeo menekankan penyelesaian sengketa itu secara damai.
China tidak menghormati nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan, kualitas dan integritas territorial yang tercantum dalam Piagam ASEAN, kata Pompeo. Ia menyebut AS memasukkan ke daftar hitam dua lusin perusahaan China atas peran mereka membangun pulau-pulau buatan di perairan yang disengketakan yang melanggar klaim negara-negara lain.
“Pertimbangkan kembali transaksi bisnis dengan perusahaan-perusahaan milik negara China yang mengganggu negara-negara ASEAN di Laut China Selatan,” kata Pompeo.
“Jangan biarkan Partai Komunis China menindas kita dan rakyat kita. Anda harus percaya diri dan Amerika akan berada di sini dalam hubungan persahabatan untuk membantu Anda,” lanjutnya.
Belum jelas berapa banyak negara ASEAN yang bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan konstruksi China yang masuk daftar hitam Departemen Perdagangan AS. Tetapi pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pekan lalu menyatakan tidak akan mengikuti langkah AS dan tidak akan membiarkan salah satu perusahaan dalam daftar itu atau anak perusahaannya bermitra dengan perusahaan lokal untuk menggarap proyek bandara di provinsi Cavite, di sebelah selatan Manila. [uh/ab]