Pemerintah Amerika, Rabu (23/8), memperluas sanksi terhadap Myanmar. Sanksi kini juga mencakup perusahaan atau individu asing yang membantu junta militer negara itu mendapatkan bahan bakar jet untuk melancarkan serangan udara terhadap rakyatnya, kata Departemen Keuangan dalam pernyataan.
Departemen itu juga menambah dua orang: Khin Phyu Win dan Zaw Min Tun dalam daftar sanksinya serta tiga perusahaan yang terkait mereka. Kedua orang itu terlibat pengadaan dan distribusi bahan bakar jet untuk militer, yang merebut kekuasaan dalam kudeta Februari 2021, katanya.
Departemen Keuangan mengatakan pihaknya mengeluarkan keputusan yang mengidentifikasi sektor bahan bakar jet di Myanmar sebagaimana tercakup dalam perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Joe Biden. Perintah tersebut memblokir perusahaan di luar Myanmar untuk berurusan dengan sektor pertahanan negara tersebut.
BACA JUGA: PBB: Kejahatan Perang Militer Myanmar ‘Semakin Sering dan Berani’Junta Myanmar “semakin mengandalkan serangan udara untuk menindas rakyat Burma,” kata Departemen Keuangan, dengan menyebut nama lama negara tersebut. Departemen itu mengutip serangan baru-baru ini yang menewaskan warga sipil dan memperkirakan bahwa junta militer telah menewaskan lebih dari 3.900 warga sipil sejak kudeta.
Para pejabat militer Myanmar, yang meremehkan dampak sanksi-sanksi tersebut, mengatakan bahwa mereka menarget pemberontak.
Amerika dan negara-negara Barat lainnya telah menerapkan beberapa sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar sejak kudeta yang menggulingkan pemerintah terpilih secara demokratis yang dipimpin Aung San Suu Kyi, membunuh ribuan lawan dalam tindakan keras, dan memicu pemberontakan yang sengit.
Washington pada Juni menarget dua bank milik negara yang digunakan badan usaha milik negara, termasuk Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar untuk melakukan penukaran mata uang, tindakan yang diharapkan aktivis akan memutus akses junta terhadap mata uang asing. [ka/lt]